Medan (29/06) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah segera mengintegrasikan sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup seluruh perguruan tinggi, baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS), guna meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia.
Usulan ini disampaikan Fikri dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (26/6/2026), sebagai respons atas keluhan pihak swasta mengenai durasi seleksi PTN yang dinilai berlangsung terlalu lama.
Fikri menyoroti pola rekrutmen PTN yang dinilai mematikan ruang gerak PTS karena rentang waktu pendaftaran yang sangat panjang.
Menurutnya, hal ini membuat calon mahasiswa terjebak dalam penantian hasil seleksi PTN dan memicu penurunan minat untuk mendaftar ke PTS jika gagal di PTN.
“Keluhan swasta tadi adalah masalah jalur penerimaan PTN. Ada tiga jalur, yaitu jalur tes, jalur prestasi, dan jalur mandiri. Bahkan jalur mandiri dibuka bukan hanya Juni, tetapi sampai Juli, Agustus, bahkan konon ada yang sampai September. Ini dikeluhkan banyak pihak,” kata legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut.
Fikri menekankan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena APK pendidikan tinggi Indonesia saat ini masih berada di kisaran 33 persen.
Selain itu, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini mengingatkan agar para pemangku kepentingan tidak terjebak pada persaingan sektoral antara PTN dan PTS, melainkan berfokus mencari solusi agar lulusan SMA lebih banyak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Data di lapangan menunjukkan bahwa calon mahasiswa yang tidak lolos seleksi PTN sering kali memilih untuk tidak melanjutkan kuliah sama sekali, alih-alih mendaftar ke PTS.
Guna mengatasi masalah tersebut, Komisi X DPR RI mengusulkan integrasi data penerimaan yang mencakup PTN, PTS, Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL), hingga Universitas Terbuka (UT) dalam satu sistem seleksi terpadu.
Dengan sistem terintegrasi, calon mahasiswa dapat diberikan kesempatan memilih PTN, PTKL, PTS, hingga UT dalam satu kali proses seleksi. Hal ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi calon mahasiswa sekaligus meningkatkan efisiensi proses bagi institusi pendidikan.
“Saya kira bisa saja pilihan satu, dua, tiga, empat, misalnya PTN yang diidolakan, kemudian PTKL, PTS, dan UT. Ini bisa menjadi salah satu solusi agar semakin banyak anak-anak kita melanjutkan ke perguruan tinggi,” pungkasnya.