Balikpapan (31/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik bersama pemerintah, Pertamina, dan pemangku kepentingan sektor migas di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/8/2026). Kegiatan tersebut membahas penguatan landasan hukum badan usaha khusus melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kejelasan kelembagaan diperlukan untuk mendukung
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN (RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS HASIL HARMONISASI RUU TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN) ======================================================================================== Disampaikan oleh: Achmad Ru’yat, drh. Nomor Anggota: A- 456 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota ; Puji syukur kita
Tangerang (30/08) — Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dinilai membutuhkan daya beli masyarakat yang kuat. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi perlu dijaga melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha masyarakat. Hal itu disampaikan Anis usai Kunjungan Kerja Spesifik
Majalengka (30/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mendorong pemerintah memperkuat mekanisme koreksi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait perubahan desil dan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar kurangnya sosialisasi, tetapi belum adanya mekanisme koreksi
Jakarta (30/08) — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS menyampaikan banyaknya komplain dari masyarakat terkait akurasi desil dan dampak-dampak negatifnya. Karenanya, HNW meminta kepada pemerintah melalui lembaga maupun kementerian terkait untuk kembali segera memastikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar
Jakarta (29/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Mohd. Iqbal Romzi, meminta pemerintah segera melakukan verifikasi dan koreksi atas perubahan klasifikasi desil yang tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lapangan. Anomali data berisiko membuat keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, keluarga dengan anak, serta pekerja rentan kehilangan akses terhadap bantuan sosial yang menjadi
Jakarta (29/08) — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Badan Bank Tanah, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa kehadiran Badan Bank Tanah harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan lahan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Bank Tanah merupakan instrumen strategis
Jakarta (29/08) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI mewanti-wanti agar pemerintah melalui kementerian terkait tidak membiarkan persoalan kontroversi desil menjadi berlarut-larut. HNW, sapaan akrabnya, menilai sudah banyak keluhan masyarakat mengenai sistem desil yang menimbulkan berbagai masalah, di mana dianggap tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan yang berdampak langsung dengan dihentikannya
Banyumas (29/08) — Para tokoh Banyumas, Jawa Tengah, berkumpul di salah satu hotel di Purwokerto, Jumat (28/8/2026). Mereka hadir memenuhi undangan Forum Banyumas dalam kegiatan Temu Gagasan Tokoh-Tokoh Banyumas Tahun 2026. Pada tahun ke-8, Forum Banyumas mengangkat tema “Meneropong Banyumas Sampai Tahun 2030 dalam Pembangunan di Segala Bidang”. Dalam kesempatan tersebut diberikan penghargaan kepada 10
Oleh: Saadiah Uluputty Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku 81 tahun perjalanan DPR RI adalah perjalanan panjang dalam mengawal demokrasi, menyuarakan aspirasi rakyat, serta menjalankan amanah konstitusi. Momentum ini hendaknya menjadi ruang untuk terus melakukan refleksi dan evaluasi. Sebab, ukuran keberhasilan parlemen bukan hanya seberapa banyak regulasi yang dihasilkan, tetapi sejauh mana setiap kebijakan