Jakarta (14/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menurunkan bunga kredit bagi petani serta harga solar non-subsidi. Ia menilai kebijakan tersebut perlu segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di sektor pangan dan perikanan. Hal tersebut disampaikan Riyono dalam sesi PKS Legislative Report
Jakarta (14/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bantuan pendidikan tidak semestinya diposisikan sebagai bantuan sosial. Menurutnya, nomenklatur tersebut perlu diperbaiki agar akses terhadap bantuan pendidikan tidak hanya terpaku pada kelompok desil 1 hingga 4. Hal tersebut disampaikan Ledia dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-25 DPR
Jakarta (14/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyoroti masih berulangnya temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Ia mengapresiasi upaya pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, namun mempertanyakan mengapa persoalan tersebut terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal tersebut disampaikan Netty dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna
Jakarta (14/07) — Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan silaturahmi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai langkah yang tepat dan cermat dalam menjaga soliditas antarinstitusi negara. Menurut Nasir, pertemuan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya cooling system atau meredakan
Semarang (14/07) — Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Jawa Tengah diikuti Jalal Abdul Nasir pada 13–15 Juli 2026. Sejumlah isu strategis mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah dibahas dalam agenda tersebut. Pada sesi pagi, pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibahas bersama pemerintah daerah, lembaga keuangan, organisasi dunia usaha, dan perusahaan
Jakarta (14/07) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai langkah memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan Hendry dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-25 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 pada Selasa (14/07), di
Jakarta (14/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk menjaga capaian Universal Health Coverage (UHC), terutama di tengah penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Hal tersebut disampaikan Ru’yat dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-25 DPR RI Masa Persidangan
Oleh: drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS | Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, saya memandang isu tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor sebagai agenda penting yang harus terus dikawal. Kabupaten Bogor bukan hanya wilayah
Jakarta (14/07) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyambut dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027 dengan mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memperkuat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk mencegah perundungan, kekerasan, dan praktik perpeloncoan terhadap peserta didik baru. Menurut Kurniasih, tahun ajaran baru merupakan momentum penting yang akan membentuk
Jakarta (14/07) — Persoalan kesejahteraan di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan, Hendry Munief, mengungkap fakta memprihatinkan yaitu ribuan warga Kabupaten Kepulauan Meranti bekerja tanpa visa kerja ke Malaysia akibat keterbatasan ekonomi di daerahnya. Hal tersebut disampaikan Hendry Munief dalam Rapat Dengar