Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Terima 50 Pelaku Usaha Purwakarta, Anggota DPR Jalal Abdul Nasir Serap dan Siap Perjuangkan Aspirasi UMKM

Terima 50 Pelaku Usaha Purwakarta, Anggota DPR Jalal Abdul Nasir Serap dan Siap Perjuangkan Aspirasi UMKM

 

Jakarta (01/07) — Kegiatan Hari Aspirasi bersama Jalal Abdul Nasir, selaku Anggota DPR RI Fraksi PKS, diselenggarakan di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (30/6/2026). Sebanyak 50 peserta dari Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, mengikuti dialog yang berlangsung hangat dan produktif. “UMKM merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh warga untuk

Nevi Zuairina Dukung Penuh Smart Camp dan Mentor Academy: Menyiapkan Generasi Tangguh untuk Masa Depan Bangsa

Nevi Zuairina Dukung Penuh Smart Camp dan Mentor Academy: Menyiapkan Generasi Tangguh untuk Masa Depan Bangsa

 

Padang Panjang (01/07) — Ketua Pengurus Wilayah (PW) Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIND) Sumatera Barat, Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Youth Smart Camp 2026 dan Mentor Academy 2026 di MIFAN Waterpark & Resort, Padang Panjang. Menurutnya, kedua kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kepemimpinan

PKS: Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota Kalimantan Harus Perkuat Kepastian Hukum dan Pelayanan Publik

PKS: Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota Kalimantan Harus Perkuat Kepastian Hukum dan Pelayanan Publik

 

Jakarta (01/07) — aksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan dukungannya terhadap pengharmonisasian 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dukungan tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi DPR RI, Rizal Bawazier, mewakili Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna ke-22 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026

Ateng Sutisna Ingatkan Konversi LPG ke CNG Harus Beriringan Demi Ketahanan Energi Nasional

Ateng Sutisna Ingatkan Konversi LPG ke CNG Harus Beriringan Demi Ketahanan Energi Nasional

 

Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengingatkan bahwa rencana pemerintah melakukan konversi LPG 3 kilogram menuju Compressed Natural Gas (CNG) tidak boleh dipertentangkan dengan pembangunan pabrik LPG domestik. Kedua kebijakan tersebut justru harus ditempatkan dalam satu kerangka besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus menjaga keberlanjutan

Perkuat Sinergi, BKSAP-MUI Akan Selenggarakan Konferensi Dukung Palestina

Perkuat Sinergi, BKSAP-MUI Akan Selenggarakan Konferensi Dukung Palestina

 

Jakarta (01/07) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat memperkuat sinergi dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Salah satu tindak lanjut yang disiapkan adalah penyelenggaraan konferensi bersama pada Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan lahirnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan audiensi dengan

Dua Tokoh Adat Terseret Proses Hukum, DPR Desak Perlindungan Nyata bagi Pembela HAM

Dua Tokoh Adat Terseret Proses Hukum, DPR Desak Perlindungan Nyata bagi Pembela HAM

 

Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat adat yang memperjuangkan hak ulayat di Kalimantan Barat dan Riau. Menurut Saadiah, negara harus memastikan aparat penegak hukum tidak menjadi instrumen yang membungkam perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya. Dikatakan Saadiah, dua kasus yang dibahas Komisi XIII DPR

Anggota Pansus Anis Byarwati Tegaskan Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

Anggota Pansus Anis Byarwati Tegaskan Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

 

Jakarta (01/07) — Delapan provinsi anggota Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Indonesia (APPKI) menitipkan puluhan poin usulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Selasa (30/6/2026). Pihak-pihak itu berharap seluruh masukan tidak hanya jadi pelengkap dokumentasi rapat saja. Untuk itu, Pansus memastikan bahwa

Berkonflik Selama 18 Tahun, BAM DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Plasma di Mandailing Natal

Berkonflik Selama 18 Tahun, BAM DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Plasma di Mandailing Natal

 

Jakarta (01/07) — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong percepatan penyelesaian konflik kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang telah berlarut selama hampir 18 tahun. BAM mempertemukan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD, dan pihak perusahaan untuk mencari solusi atas tuntutan masyarakat. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan

Ketua BKSAP DPR RI: Perlu Ada Verifikasi NGO Filantropi Penghimpun Bantuan untuk Palestina

Ketua BKSAP DPR RI: Perlu Ada Verifikasi NGO Filantropi Penghimpun Bantuan untuk Palestina

 

Jakarta (01/07) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya mekanisme verifikasi terhadap lembaga filantropi atau organisasi nonpemerintah (NGO) yang menghimpun bantuan untuk Palestina. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan masyarakat benar-benar sampai kepada rakyat Palestina. Hal itu disampaikan Syahrul usai audiensi BKSAP DPR

Rapat dengan KemenHAM, Saadiah Uluputty Lantang Bela Hak Jutaan Hektare Tanah Adat yang Dirampas Korporasi

Rapat dengan KemenHAM, Saadiah Uluputty Lantang Bela Hak Jutaan Hektare Tanah Adat yang Dirampas Korporasi

 

Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menyuarakan keprihatinan mendalam atas perampasan tanah adat oleh korporasi tambang dan perkebunan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI, Selasa (30/6/2026). Rapat yang turut dihadiri para tokoh adat dari Kalimantan Barat dan