Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Surahman Hidayat Siap Turun ke Masyarakat, Perkuat Serap Aspirasi dan Sambut Ramadan Bersama Warga

 

Jakarta (13/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Surahman Hidayat, menegaskan komitmennya untuk kembali menjalankan tugas-tugas kedewanan di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X yang meliputi Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI, Selasa (13/01)

DPR: Kepastian Hunian Nakes Percepat Normalisasi Layanan Kesehatan di Aceh dan Sumatera

 

Jakarta (13/01) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyambut baik langkah Kementerian Kesehatan yang memprioritaskan rehabilitasi rumah tenaga kesehatan (nakes) terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut politisi PKS ini, kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan yang tepat dalam pemulihan pascabencana, karena memperhatikan bukan hanya infrastruktur layanan kesehatan, tetapi juga kesejahteraan para

Bencana Rusak Irigasi Pertanian, Aleg PKS Slamet Ingatkan Ancaman Serius bagi Ketahanan Pangan

 

Jakarta (13/01) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, menyoroti dampak serius bencana lingkungan dan bencana alam terhadap infrastruktur pertanian di berbagai daerah pemilihan. Kerusakan tersebut, terutama pada jaringan irigasi dan akses pertanian, dinilai berpotensi mengancam produksi pangan nasional dan memperlemah target swasembada pangan. Hal ini disampaikan Slamet dalam sesi PKS Legislative Report

Apresiasi Kinerja Kemnaker, Muh. Haris Dorong Program Magang Lebih Inklusif dan Seleksi Lebih Proporsional

 

Jakarta (13/01) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, menilai kinerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik, baik dari sisi kualitas program, kuantitas peserta, maupun dampak kebijakan yang dihasilkan. Salah satu program yang mendapat sorotan positif adalah konsep magang yang digulirkan Kemnaker. Hal tersebut disampaikan Muh. Haris

Defisit APBN 2025 Naik, Amin Ak: Masih Aman, Reformasi Pajak Harus Dipercepat

 

Jakarta (13/01) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menegaskan bahwa kenaikan defisit APBN 2025 menjadi 2,92 persen masih berada dalam batas aman karena tetap di bawah ambang 3 persen, meski lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu dan target APBN. Pernyataan tersebut disampaikan Amin dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna

Hadapi Puncak Musim Hujan, Abdul Hadi Ajak Masyarakat dan Pemerintah Perkuat Solidaritas dan Kesiapsiagaan Bencana

 

Jakarta (13/01) — Menanggapi dinamika cuaca ekstrem yang melanda Ibu Kota dan sejumlah wilayah di Indonesia pada awal tahun ini, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyerukan pentingnya memperkuat solidaritas dan kesiapsiagaan kolektif. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan meluasnya dampak curah hujan tinggi yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya hingga Senin malam,

Rahmat Saleh Fokus Kawal Anggaran Pemulihan Pertanian Pascabanjir Sumatera

 

Jakarta (13/01) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan pascabanjir dan longsor yang berdampak besar pada sektor pertanian, khususnya di wilayah Sumatera. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI, Selasa (13/01) pagi. Menurut Rahmat

Aher Dorong Kemendagri Terbitkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 Perkuat Kelembagaan BPBD di Seluruh Indonesia

 

Jakarta (13/01) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia. Regulasi ini menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya frekuensi dan

Peresmian 76 Ribu Pos Bantuan Hukum, Aleg PKS Meity: Harus Efektif Bekerja di 2026

 

Jakarta (13/01) — Pemerintah mengumumkan melalui Kementerian Hukum pendirian pos-pos bantuan hukum hingga ke desa-desa di seluruh penjuru tanah air. Saat ini, menurut Menteri Hukum Sudirman Andi Atgas, pemerintah telah membentuk sebanyak 76 ribu pos bantuan hukum di 32 provinsi. Program yang berkolaborasi dengan berbagai kementerian ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan

Anggota Komisi XI DPR Amin Ak: OTT Pegawai Pajak Momentum Percepatan Reformasi Sistem dan SDM Perpajakan

 

Jakarta (13/01) — Peristiwa OTT pegawai pajak di Jakarta menjadi pengingat penting bahwa integritas aparatur perpajakan harus terus diperkuat. Terlebih di saat penerimaan negara menghadapi tekanan dan defisit APBN mendekati ambang batas 3 persen. “Saya melihat kasus ini sebagai tindakan penegakan hukum terhadap oknum, bukan cerminan keseluruhan institusi perpajakan yang tengah menjalankan agenda reformasi secara