Jakarta (01/07) — Pasal afirmasi atas wilayah kepulauan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dinilai belum mampu menyelesaikan penentuan formula Dana Khusus Kepulauan (DKK). Mandeknya penghitungan dana itu menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI. Terdapat usulan agar formula DKK dapat ditentukan di dalam rancangan beleid itu. Anggota Pansus
Jakarta (01/07) — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 menjadi momentum sakral bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk merefleksikan diri serta memperkuat komitmennya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan ucapan selamat sekaligus memberikan sejumlah catatan strategis terkait arah penegakan hukum di tanah air. “Saya
Jakarta (01/07) — Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menyelenggarakan sosialisasi Peraturan LAN RI Nomor 2 Tahun 2026 sebagai instrumen transformatif untuk meningkatkan kualitas pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) di era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI). Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat (02/06/2026), menegaskan bahwa kompetensi ASN tidak lagi diasumsikan berdasarkan
Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mendorong pemerintah menjadikan pengembangan pekerjaan hijau (green jobs) sebagai salah satu strategi utama dalam menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah percepatan transisi menuju ekonomi hijau dan target Net Zero Emission (NZE) 2060. Menurut Ateng, komitmen Indonesia melalui Paris Agreement,
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP 15 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, DAN KALIMANTAN SELATAN ============================================================ Disampaikan oleh : Rizal Bawazier Nomor Anggota : A-470 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: Pimpinan dan Anggota
Jakarta (30/06) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 hanya dapat dicapai apabila ditopang oleh kebijakan yang benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat. Menurutnya, penguatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan investasi produktif, serta percepatan reformasi struktural harus menjadi prioritas
Semarang (30/06) — Bantuan pangan berupa paket beras dan Minyakita periode Februari–Maret akan selesai pada Juni 2026. Penerima manfaat sebanyak lebih dari 30 juta masyarakat kecil berharap besar bantuan ini dilanjutkan untuk mengurangi beban pengeluaran kepala keluarga. “Beras dan minyak adalah kebutuhan pangan pokok yang harus dikontrol penuh oleh negara. Penguasaan terhadap komoditas strategis ini
Bantaeng (30/06) — Dalam rangka peneguhan nilai-nilai ideologi Pancasila di tengah masyarakat, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila di Kabupaten Bantaeng pada Minggu, 28 Juni 2026. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Balai Kartini, Jalan Kartini Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihadiri ratusan Relawan Kebajikan Pancasila yang merepresentasikan
Jakarta (30/06) — Ketua Majelis Syuro PKS, M. Sohibul Iman, mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Keluarga Nasional sebagai pengingat akan pentingnya peran keluarga dalam membangun masyarakat dan bangsa. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas generasi sekaligus kekuatan sebuah negara. Hal tersebut disampaikan Sohibul Iman dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna
Jakarta (30/06) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, meminta pemerintah memastikan tidak ada calon mahasiswa berprestasi yang gagal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri hanya karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, akses pendidikan tinggi harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Fikri dalam