Lampung Timur (08/08) — Persoalan sampah yang semakin kompleks di berbagai daerah membutuhkan perubahan cara pandang dalam penanganannya. Ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA) dinilai tidak lagi cukup menjawab tantangan meningkatnya timbulan sampah dari tahun ke tahun. Solusi yang lebih efektif justru dimulai dari desa, dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Pesan tersebut menjadi pokok penyampaian Junaidi Auly, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal daerah pemilihan Provinsi Lampung, dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lampung Timur, Jumat (7/8). Menurutnya, status darurat sampah harus menjadi momentum untuk mengubah paradigma dari pola “kumpul, angkut, buang” menjadi “kurangi, pilah, dan olah” sejak dari sumbernya.
Junaidi menjelaskan bahwa sebagian besar sampah rumah tangga merupakan sampah organik yang masih memiliki nilai manfaat apabila dikelola secara tepat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas pengembangan rumah kompos, budidaya maggot, dan pengolahan sampah organik di pasar maupun kawasan permukiman agar volume sampah yang berakhir di TPA terus berkurang.
“Semakin banyak sampah yang selesai dikelola di tingkat desa, semakin ringan beban TPA. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Junaidi.
Menurutnya, karakteristik Lampung Timur yang didukung kawasan pertanian menjadi modal penting untuk mengembangkan pemanfaatan kompos dan hasil pengolahan sampah organik sebagai bagian dari ekonomi sirkular di tingkat desa.
Selain pengelolaan sampah organik, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat fungsi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan bank sampah. Keberadaan fasilitas tersebut, katanya, harus menjadi pusat aktivitas pengelolaan sampah masyarakat, bukan sekadar infrastruktur yang dibangun tanpa pembinaan dan keberlanjutan.
“Bank sampah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika sampah memiliki nilai ekonomi, kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelolanya akan tumbuh dengan sendirinya,” katanya.
Junaidi Auly juga menekankan bahwa penanganan sampah tidak mungkin berhasil apabila hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau dinas lingkungan hidup. Dibutuhkan sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, hingga masyarakat sebagai penghasil sampah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mulai dari tingkat rumah tangga hingga desa, sehingga hanya residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi yang dikirim ke TPA.
Menutup penyampaiannya, Junaidi Auly mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung Timur menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan bersama, bukan sekadar program pemerintah. Ia meyakini bahwa daerah yang mampu mengurangi sampah sejak dari sumbernya akan lebih siap keluar dari status darurat sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif.
“Darurat sampah tidak akan selesai hanya dengan memperluas TPA. Solusi yang paling kuat adalah membangun kesadaran dan sistem pengelolaan dari desa, karena perubahan besar selalu dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.