Uluputty Bagikan Sembako untuk 1000 Nelayan di Aru
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja perdananya sebagai dewan pusat di Kabupaten Kepulauan Aru, Kamis, (17/03/2022).
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja perdananya sebagai dewan pusat di Kabupaten Kepulauan Aru, Kamis, (17/03/2022).
Anggota DPR RI Rafli mengusulkan pembentukan Badan Penyelamatan Pengelolaan Danau Lut Tawar di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak menyebut pihaknya segera memanggil direksi Pertamina untuk memberikan penjelasan terkait insiden itu.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyayangkan sikap pemerintah yang menaikan harga gas elpiji non subsidi.
Bantuan benih ikan tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2022, dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aspirasi anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis melakukan Kunjungan ke Dapil di Kabupaten Labuhan Batu sekaligus monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penyaluran Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai dan PPKM serta sekaligus sosialisasi Vaksin besama Bupati Labuhan Batu dan Kapolres Labuhan Batu, yang di selenggarakan di aula Asrama Haji Ujung Bandar, Rantau Prapat, Selasa, (01/03/2022).
Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar berharap Instruksi Presiden (Inpres) yang mensyaratkan jual-beli tanah harus melampirkan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, agar tidak menyulitkan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah melibatkan Bulog untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga kedelai. Menurut dia, Bulog tetap harus diberi peran dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, kembali menegaskan pentingnya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah. Selain menerapkan digitalisasi, pemerintah dan produsen pupuk diminta tidak ragu untuk memecat distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan pelanggaran.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritik kebijakan Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang mewajibkan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan untuk melakukan transaksi jual-beli tanah. Hal ini disampaikannya dalam keterangan online kepada Detik.com, Sabtu kemarin (19/02).