Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritik kebijakan Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang mewajibkan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan untuk melakukan transaksi jual-beli tanah. Hal ini disampaikannya dalam keterangan online kepada Detik.com, Sabtu kemarin (19/02).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara seperti kisah Roro Jonggrang lantaran akan menghadapi berbagai tantangan. Dia menyebut yang bisa memimpin Ibu Kota Negara hanya sosok yang tegas dan berani.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mencecar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar soal lubang tambang di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kompensasi lahan bagi warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang setuju lahannya dilakukan penambangan batu andesit, belum mendapat kejelasan dari pemerintah. Begitu diungkap Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, dalam diskusi virtual bertajuk “Wadas: Panggilan Kemanusian dalam Pembangunan”, yang diselenggarakan virtual pada Selasa siang (15/2).
Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI meminta agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera menyelesaikan sejumlah undang-undang, mulai KUHP hingga UU Pemasyarakatan. Hal tersebut mulanya dikatakan Anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil.
Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil meminta kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) agar ikut serta melakukan pencegahan politik uang dalam pemilihan presiden dan pilkada, melalui publikasi notifikasi atau red alert nama terduga ke semua bank umum.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty dalam rapat komisi IV dengan KKP meminta kepastian regulasi kawasan LIN yang bukan untuk Maluku saja, tetapi juga untuk Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT, NTB dan Sulawesi masuk dalam kawasan satu desain besar ini.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati berpendapat bahwa kaji ulang PTM memang perlu dilakukan ketika tren kasus menunjukkan peningkatan signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai, inti masalah terkait DMO tersebut menurutnya bukan karena aturan. Namun, bagaimana aturan tersebut ditegakkan, kontrol, dan termasuk sanksi kepada mereka yang tidak memenuhi DMO tersebut.
Menyikapi keinginan pemerintah menerapkan aturan kuota tersebut, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty menyarankan ke pemerintah, agar penangkapan ikan terukur harus memperhatikan keadilan bagi nelayan di Indonesia.