RUU Perampasan Aset Belum Juga Dibahas, Komisi III Nilai Pemerintah Gamang
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menilai pemerintah gamang dan setengah hati dalam merancang Undang-undang Perampasan Aset.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menilai pemerintah gamang dan setengah hati dalam merancang Undang-undang Perampasan Aset.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Diah Nurwitasari dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak transparan dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, kembali menegaskan kepada pelaku usaha untuk mempatenkan nama usahanya (merk), agar terakses oleh lembaga perbankan untuk mendapatkan modal.
Awalnya, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyinggung insiden kebocoran 1,3 miliar data SIM card sambil menyoroti sikap Kominfo dan berbagai pihak yang ramai-ramai membantah jadi sumber kebocoran dan saling menyalahkan.
Wakil Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada Selasa (23/8/2022) menyinggung tentang Revisi UU Sisdiknas yang akan diusulkan pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, meminta Pemerintah untuk memanfaatkan tambahan pendapatan dari ledakan harga komoditas untuk menambah subsidi BBM pada tahun ini.
PKS tiba di kantor KPU RI untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menargetkan PKS mendapat 15% atau 86 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024.
Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini 1443 Hijriyah cukup sukses. Namun ada beberapa hal yang sangat penting dalam evaluasi ibadah haji tahun ini.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai tepat langkah Polri yang memecat AKBP Raden Brotoseno. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tanda bahwa Polri tak melindungi anggotanya yang sudah melanggar hukum.