Jakarta (14/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, meminta Pemerintah untuk memanfaatkan tambahan pendapatan dari ledakan harga komoditas untuk menambah subsidi BBM pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Anis dalam rangka menanggapi pernyataan dari sejumlah menteri yang menyebut bahwa anggaran untuk subsidi energi, khususnya Pertalite, makin membengkak.

“Harga BBM akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat yang belum pulih betul dari dampak pandemi covid-19. Oleh sebab itu, BBM bersubsidi adalah keniscayaan saat ini dan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar”, ujar Anis kepada wartawan, Sabtu (13/05).

Di saat yang sama, Wakil Ketua BAKN DPR RI ini pun meminta pemerintah mengkaji ulang dan menghentikan berbagai proyek atau pengeluaran yang tidak prioritas, seperti proyek pemindahan ibu kota negara dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Dari awal, proyek kereta cepat sudah bermasalah dan sangat tidak tepat karena membebani APBN”.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengendalikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar tidak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat, hingga saat ini, Pemerintah telah meggelontorkan subsidi energi termasuk BBM dan listrik sebesar Rp 502 triliun.