Bantuan benih ikan tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2022, dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aspirasi anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis melakukan Kunjungan ke Dapil di Kabupaten Labuhan Batu sekaligus monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penyaluran Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai dan PPKM serta sekaligus sosialisasi Vaksin besama Bupati Labuhan Batu dan Kapolres Labuhan Batu, yang di selenggarakan di aula Asrama Haji Ujung Bandar, Rantau Prapat, Selasa, (01/03/2022).
Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar berharap Instruksi Presiden (Inpres) yang mensyaratkan jual-beli tanah harus melampirkan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, agar tidak menyulitkan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah melibatkan Bulog untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga kedelai. Menurut dia, Bulog tetap harus diberi peran dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, kembali menegaskan pentingnya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah. Selain menerapkan digitalisasi, pemerintah dan produsen pupuk diminta tidak ragu untuk memecat distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan pelanggaran.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritik kebijakan Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang mewajibkan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan untuk melakukan transaksi jual-beli tanah. Hal ini disampaikannya dalam keterangan online kepada Detik.com, Sabtu kemarin (19/02).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara seperti kisah Roro Jonggrang lantaran akan menghadapi berbagai tantangan. Dia menyebut yang bisa memimpin Ibu Kota Negara hanya sosok yang tegas dan berani.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mencecar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar soal lubang tambang di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kompensasi lahan bagi warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang setuju lahannya dilakukan penambangan batu andesit, belum mendapat kejelasan dari pemerintah. Begitu diungkap Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, dalam diskusi virtual bertajuk “Wadas: Panggilan Kemanusian dalam Pembangunan”, yang diselenggarakan virtual pada Selasa siang (15/2).
Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI meminta agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera menyelesaikan sejumlah undang-undang, mulai KUHP hingga UU Pemasyarakatan. Hal tersebut mulanya dikatakan Anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil.