Bandung (20/08) — Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Diah mengatakan, jika mendengarkan pidato Presiden saat mengantarkan nota keuangan APBN 2023, tidak disinggung masalah rencana kenaikan BBM bersubsidi.

“Presiden hanya menyebutkan subsidi BBM sudah mencapai Rp502 triliun. Tapi tidak menyinggung rencana kenaikan harga,” ujar Diah, Jumat, 19 Agustus 2022.

Kalaupun isu kenaikan tersebut muncul karena subsidi BBM sudah mencapai Rp502 triliun dan membuat beban APBN tinggi, kata Diah, hal tersebut tidak selaiknya diikuti dengan kenaikan harga.

“Kalau itu diwujudkan dengan kenaikan harga, akan ada dampak ikutan yang tidak sederhana,” katanya.

Kenaikan harga BBM bersubsidi menurut Diah, akan berdampak luas, seperti penurunan daya beli, sampai kenaikan harga dan tarif yang lain. Dia menyontohkan dengan harga BBM bersubsidi naik, akan diikuti juga kenaikan tarif angkutan umum juga transportasi lainnya.

Hal ini akan memicu dampak lainnya yakni kenaikan harga. Sehingga inflasi yang ditimbulkan juga akan tinggi.

“Kalau untuk menaikan BBM harus diperhitungkan cermat. Memang hemat, tapi kalau terjadi inflasi berimbang tidak? Tidak semata mengurangi beban APBN. Tapi harus juga dipikirkan bagaimana beban masyarakat?,” Katanya.

DPR sendiri lanjut Diah, akan melakukan rapat mengenai masalah rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Sudah diagendakan pekan depan akan rapat khusus dengan Pertamina juga Kementerian ESDM untuk mencari titik tengah terbaik,” ungkapnya.

Menurutunya, banyak hal yang bisa menjadi solusi terus membengkaknya beban APBN untuk subsidi BBM. Salah satunya dengan cara memperketat pengawasan, mengingat banyak kebocoran di lapangan, seperti industri yang masih menggunakan cara ilegal dalam memperoleh BBM bersubsidi.