Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menyatakan Komisi I DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sesuai dengan komposisi jumlah Anggota Komisi DPR RI setiap fraksi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Dewan Pengawas LPP TVRI yang terpilih untuk periode 2022-2027 tak bisa bekerja sampingan tapi harus bekerja fokus menyelesaikan persoalan di internal TVRI.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan, ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu ada supporting system yang bagus untuk menarik wisatawan nusantara.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan penelaahan efektivitas dan penyerapan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap sejumlah BUMN.
Sementara itu Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan kenapa peristiwa ini bisa terjadi, bagaimana proses pekerjaan itu dilakukan oleh PT SDE, begitu juga dengan sistem K3 berjalan atau tidak, karena ini menyangkut nyawa maka ada masalah pidana.
Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Alfujri meminta Kemendikbudristek untuk turut memperhatikan peningkatan literasi membaca melalui program episode 23 Merdeka Belajar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), khususnya di provinsi Sulawesi Tengah. Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia terima, provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan 6 (enam) terendah dalam tingkat literasi membaca di Indonesia.
Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat diwawancarai Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR dengan menghadirkan Perusahaan Operator Jalan Tol Seluruh Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengingatkan komitmen Presiden Republik Indonesia Jokowi yang akan memberlakukan pelarangan emas dan tembaga per Juni 2023, agar benar-benar menjadi perhatian dan tidak sekadar kata. Hal itu karena kebijakan tersebut merupakan amanat UU Nomor 3/2022 tentang Minerba khususnya Pasal 170 A.
Wakil Ketua Komisi X, Abdul Fikri Faqih menolak dengan tegas kedatangan Timnas U-20 Israel. Penolakan ini memiliki alasan yang jelas, yaitu konstitusi, penyerangan Israel baru-baru ini, dan posisi PBB dan Amnesty Internasional terhadap Israel.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait kejelasan isu adanya transaksi mencurigakan Rp 300 triliun lebih.