Penambahan utang dengan skala jumbo dinilai akan berisiko pada kondisi keuangan negara. Terlebih jika berutang di tengah turunnya pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut bahwa Kemendikbudristek kelihatan tidak menguasai tugas pokok dan fungsinya. Apalagi ada 47 domain yang diretas dan baru 14 yang dipulihkan. Tapi 14 domain tersebut meliputi apa saja, Kemendikbudristek tidak menyampaikan secara terbuka.
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi menyoroti jumlah transaksi judi online yang tembus hingga Rp600 triliun pada awal 2024.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Johan Rosihan menekankan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus bertanggung jawab terkait kebijakan impor beras menggunakan kontainer hingga mengakibatkan demurrage (denda) yang berpotensi merugikan negara senilai Rp350 miliar.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid turut berkomentar terkait darurat judi online yang dialami Indonesia.
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie tidak hanya teriak-teriak tanpa ada tindak tegas memberantas judi online yang kian marak. Ia mengingatkan kasus judi online sudah lama namun ada pembiaran.
Untuk menekan agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina diperlukan kekuatan ekonomi yang besar bukan kekuatan militer. Hal itu disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta.
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyayangkan bahan baku untuk katering jemaah haji Indonesia masih banyak diimpor dari Thailand. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Timwas Haji yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya dari Fraksi PKS saat melakukan pengawasan pelaksanaan ibadah haji di Mekkah Arab Saudi.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan, pada dasarnya QRIS memberikan kemudahan terhadap proses transaksi pembayaran.
Rapat antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR sempat memanas. Komisi VII mengkritik data penerima subsidi listrik Ditjen Ketenagalistrikan dinilai belum diperbarui.