Palembang (19/06) — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal penuntasan masalah banjir di Kota Palembang ke tingkat Pemerintah Pusat. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik, BAM DPR RI menghimpun berbagai kendala dari lapangan, mulai dari pendangkalan Sungai Musi hingga penyumbatan puluhan gorong-gorong akibat proyek nasional Light Rail Transit (LRT).

Dari informasi yang didapatkan BAM DPR RI, Kota Palembang telah berusia 1.343 tahun, sehingga Pemerintah Kota Palembang menilai tidak mungkin mengatasi persoalan banjir secara mandiri, terlebih dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki. Bahkan, kedalaman Sungai Musi kini menyusut drastis menjadi 6–10 meter dari idealnya 15–20 meter.

Menanggapi hal itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan perlunya normalisasi total.

“Pendekatan pertama dalam mempercepat penyelesaian banjir adalah melakukan normalisasi sungai. Normalisasi sungai dilakukan dengan dua cara, yaitu pengerukan sedimentasi dan pelebaran sungai kembali sebagaimana sediakala,” ujar Ahmad Heryawan sebagaimana dilansir dari laman DPR RI, Senin (15/6/2026).

Persoalan banjir perkotaan ini diperparah oleh tiang pancang LRT di jalan protokol nasional yang menyumbat 21 gorong-gorong, yang mana 20 titik di antaranya masih terbengkalai tanpa solusi. Karena itu, politisi Fraksi PKS tersebut mendesak adanya pertanggungjawaban dari kementerian terkait dan pihak kontraktor.

“Coba urusan gorong-gorong yang belum diselesaikan oleh pembangunan LRT dilaporkan dan ditulis dengan baik. Kita akan mencari siapa yang bertanggung jawab. Apakah kontraktor LRT atau kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian PUPR,” ungkapnya.

Seluruh data teknis dan aspirasi yang dihimpun dari kunjungan spesifik ini selanjutnya akan disusun secara komprehensif oleh BAM DPR RI. Laporan tersebut akan segera diteruskan kepada pimpinan DPR RI dan komisi terkait guna dikoordinasikan langsung dengan kementerian di tingkat pusat demi mencari solusi konkret bagi warga Palembang.