Anggota Komisi VI DPR RI, H. Ghufran Zainal Abidin, menyambut positif kebijakan penurunan harga tiket pesawat Garuda Indonesia dan Citilink selama musim mudik Lebaran 2025. Namun, politikus asal Aceh itu mendesak maskapai nasional untuk menambah frekuensi penerbangan ke Provinsi Aceh guna memastikan aksesibilitas yang merata bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyebut denda Rp 48 miliar terhadap Kepala Desa Kohod, Arsin, tidak menyelesaikan inti persoalan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur soal spesifikasi pesawat dan maskapai penerbangan.
Nama politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Reni Astuti, mencuat dalam survei terbaru terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 yang meliputi Surabaya – Sidoarjo. Hasil survei dirilis oleh lembaga Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang digelar di Surabaya.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Riyono turun ke Trenggalek, keperluannya untuk melangsungkan pendidikan politik kepada kader partai dan memberikan wawasan kebangsaan, Minggu (23/02/2025).
Wakil Ketua Komisi X DPR-RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada salah satu mitra Komisi X DPR-RI, yakni Perpustakaan Nasional yang berada di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor, Achmad Ru’yat mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo tidak menghapus program beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
STMIK Antar Bangsa menggelar kuliah umum bertajuk ‘Islam dan NKRI: Membangun Harmoni dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika’ di Aula Kampus. Acara ini menghadirkan Habib Idrus Salim Al-Jufri, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, sebagai narasumber utama.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengusulkan agar pemerintah bersama DPR benar-benar melakukan pendalaman terhadap implementasi efisiensi anggaran agar nantinya pemotongan anggaran tidak menghambat perwujudan Astacita ke-6.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh mendorong Kementerian ATR/BPN menggunakan pendekatan atau kebijakan tertentu untuk sertifikasi tanah ulayat di Sumatera Barat.