PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
- PMN TUNAI KE BUMN TAHUN 2023
- PMN NON TUNAI KE BUMN TAHUN 2023
==============================================================
Disampaikan oleh : Amin Ak
Nomor Anggota : A-447
Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Yang kami hormati:
– Pimpinan dan Para Anggota Komisi VI DPR RI
– Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah SAW, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.
Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,
Tahun Anggaran 2023 ini, ada 10 BUMN yang akan menerima PMN, dengan jumlah total Rp.69,82 Triliun. Ini jumlah yang sangat besar sehingga penggunaannya pun perlu optimal.
Beban APBN tahun 2023 ini sangat berat, defisit APBN tahun 2023 pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau 2,81 – 2,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dilihat dari sisi prioritasnya, PMN untuk beberapa BUMN harus diarahkan kepada pemulihan ekonomi paska pandemi. Misalnya Aviata diusulkan mendapatkan PMN Rp.9,5 triliun pengembangan Infrastrukur pariwisata dan penyelesaian proyek KEK Mandalika (Lombok, NTB). KEK Mandalika ini merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional yang ditetapkan melalui PP 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika, atau HK diusulkan mendapatkan PMN Rp.30,56 Triliun di RAPBN 2023 ini, yang akan digunakan untuk pembangunan Infrastrukur Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I dan II. Proyek-proyek seperti ini harus benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dampaknya untuk rakyat benar-benar bisa dirasakan.
Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,
Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan :
PMN Tunai:
- Menyetujui PMN untuk PLN sebesar Rp10 Triliun yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.
- Menyetujui dengan catatan PMN LEN (Defend ID) sebesar Rp3 Triliun yang ditujukan untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata dan meminta PAL dan Defend ID memperbaiki kinerja keuangan. Digunakan oleh 4 anak usaha dalam Induk Holding Defend ID, yaitu LEN Rp.367 Miliar, PAL Rp.897 Miliar, Pindad Rp.843 Miliar, PT Dirgantara Rp.900 Miliar. Dan meminta Realisasi penyerapan PMN APBN TA 2021 dioptimalkan (saat ini baru mencapai 1,78%).
- Menyetujui PMN untuk ID FOOD sebesar Rp2 Triliun yang ditujukan untuk pengembangan Usaha Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- Menyetujui PMN untuk Hutama Karya (HK) sebesar Rp. 30,56 T yang ditujukan untuk penugasan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II. Angka PMN Rp.30,56 T ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp.36,78 T dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II).
- Menyetujui PMN untuk INJOURNEY (AVIATA) sebesar Rp9,5T yang ditujukan untuk penugasan dan pengembangan usaha penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.
- Menyetujui PMN untuk IFG (BPUI) sebesar Rp6 Triliun yang ditujukan untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
- Menunda PMN untuk PT KAI sebesar Rp4,10 Triliun yang ditujukan untuk penugasan Dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB. PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021.
- Menyetujui PMN untuk IndonesiaRe (RIU) sebesar Rp3 Triliun yang ditujukan untuk pengembangan usaha dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.
- Menyetujui PMN untuk DAMRI sebesar Rp0,87 Triliun yang ditujukan untuk penugasan dan pengembangan usaha dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui Buy The Service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.
- Menyetujui PMN untuk Airnav sebesar Rp0,79 Triliun yang ditujukan untuk penugasan dalam rangka mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di Kawasan Regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM system.
PMN Non Tunai:
- Menyetujui PMN untuk DEFEND ID sebesar Rp.0,838 Triliun yang ditujukan untuk pengembangan usaha memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
- Menyetujui PMN untuk ID Food sebesar Rp 2,609 Triliun yang ditujukan untuk pengembangan Usaha Memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
Terkait dengan Rights Issue 7 BUMN, Fraksi PKS menerima dengan catatan rights issue yang akan dilakukan oleh PT Krakatau Steel, SIG, Waskita Karya, Adhi Karya, Bank BTN, Semen Kupang, dan GIA, dengan catatan Pemerintah harus punya perencanaan yang kuat dan bersinergi dengan stake holder, serta melibatkan penjamin pelaksana aksi korporasi (entitas sekuritas), karena proses rights issue dapat menyebabkan saham Negara terdilusi.
Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Jakarta, 07 Juli 2022
Baca Selengkapnya: