Jakarta (19/11) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memulangkan WNI yang diduga menjadi korban penipuan perekrutan kerja di Rusia hingga berakhir menjadi tentara di medan perang.
“Masyarakat berangkat ke luar negeri mencari pekerjaan untuk kehidupan yang lebih layak. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan keselamatan jiwa dan raga. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri,” tegas Netty, Kamis (19/11).
Ia menyampaikan tiga langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah. Pertama, memastikan keselamatan dan mempercepat pemulangan WNI.
Netty meminta Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Moskow dan KBRI Kyiv segera mengidentifikasi keberadaan serta kondisi seluruh WNI yang terindikasi terlibat.
“Pemerintah harus segera mengintensifkan komunikasi diplomatik, memberikan pendampingan konsuler, dan menyiapkan langkah pemulangan bagi mereka ke Indonesia,” katanya.
Kedua, kata Netty, membongkar jaringan perekrut hingga ke aktor utama. Netty mengapresiasi pengungkapan jaringan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh aparat penegak hukum.
“Penyelidikan harus dikembangkan untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perekrut, perantara, penyandang dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan,” katanya.
“Penanganannya tidak boleh berhenti pada perekrut lapangan. Seluruh jaringan harus diungkap agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dengan modus serupa,” ujarnya.
Ketiga, memperkuat pengawasan dan pencegahan penipuan kerja luar negeri.
Netty mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan perekrutan, termasuk tawaran kerja melalui media sosial dan jalur informal.
Menurut Netty, bekerja di luar negeri merupakan hak masyarakat yang harus didukung dengan perlindungan memadai. Negara harus memastikan proses perekrutan dan penempatan berlangsung aman serta sesuai ketentuan.
“Tujuan bekerja ke luar negeri adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan mempertaruhkan nyawa di medan perang. Pemerintah perlu bergerak cepat agar WNI yang masih terjebak segera mendapatkan perlindungan dan kepastian,” pungkasnya.