Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Muh. Haris Dukung Skema Baru BPJS 2027, Tekankan Kesiapan APBN dan APBD

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (19/11) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh. Haris, menyambut baik rencana pemerintah untuk memperluas cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) melalui skema pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota pada 2027. Ia menekankan pentingnya kesiapan anggaran di setiap tingkatan pemerintahan agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Haris dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Haris menjelaskan bahwa rencana yang disampaikan Menteri Sosial RI tersebut mengatur pembagian pembiayaan bantuan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelompok tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil. Dalam skema yang tengah disiapkan, pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menanggung kelompok desil 1 hingga 4, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap desil 5 hingga 6 dan pemerintah provinsi terhadap desil 7 hingga 8.

“Saya secara pribadi dan secara kelembagaan menyambut baik rencana Menteri Sosial Republik Indonesia di tahun 2027 yang rencananya membagi tanggung jawab untuk penanganan BPJS ini, yaitu yang desil 1 sampai desil 4 itu menjadi tanggung jawab APBN, pemerintah pusat,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah I tersebut.

Menurut Haris, pembagian tanggung jawab tersebut merupakan langkah positif untuk memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan fiskal pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan alokasi anggaran untuk membiayai kepesertaan masyarakat sesuai kelompok desil yang menjadi tanggung jawabnya.

“Semoga di APBD kabupaten dan APBD provinsi tersedia alokasi dana untuk meng-cover BPJS tersebut,” tegasnya.

Haris berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mempersiapkan skema pembiayaan secara matang sehingga perluasan bantuan iuran tidak terkendala keterbatasan anggaran. Ia menilai koordinasi antartingkatan pemerintahan menjadi penting agar masyarakat yang masuk dalam sasaran kebijakan benar-benar memperoleh jaminan kesehatan secara berkelanjutan.

“Tentu kebijakan ini sangat bagus sehingga semua masyarakat itu ter-cover kepentingan BPJS-nya di tahun 2027 yang akan datang. Ini satu pemikiran yang sangat baik dan kita dukung. Semoga bisa direalisasikan di tahun 2027,” pungkasnya.