Jakarta (19/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II, Abdul Hadi, menyambut baik terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 1323 Tahun 2026. Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 11 November 2026 tersebut secara resmi mengizinkan penggunaan sementara Bandar Udara Khusus Amman Mineral Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi NTB, untuk melayani kepentingan umum.
Abdul Hadi menegaskan bahwa terbitnya regulasi ini merupakan wujud nyata dari sinergi antara pemerintah daerah, parlemen, dan pemerintah pusat. Sebelumnya, aspirasi mengenai pembukaan akses bandara tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sumbawa Barat dan diperjuangkan oleh Abdul Hadi kepada Menteri Perhubungan. Permohonan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sendiri telah diajukan melalui Surat Bupati Sumbawa Barat Nomor B-000.8.3/1560/AP_Setda/2026 tertanggal 21 April 2026.
“Alhamdulillah, aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang kami kawal dan sampaikan langsung kepada Menteri Perhubungan kini telah membuahkan hasil nyata. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Perhubungan Bapak Dudy Purwagandhi beserta jajaran atas respons cepat dan keberpihakannya terhadap kemajuan konektivitas di NTB,” ujar Abdul Hadi di Jakarta, Kamis (19/11).
Abdul Hadi menilai pengoperasian Bandara Poto Tano untuk kepentingan umum akan membawa dampak berantai yang positif bagi seluruh wilayah Provinsi NTB. Konektivitas udara yang semakin terbuka antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa diyakini akan mempercepat mobilitas barang, jasa, dan masyarakat.
Sesuai dengan pertimbangan dalam KM 1323 Tahun 2026, kebijakan ini ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pengembangan kawasan industri, serta meningkatkan aksesibilitas wisatawan guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat.
“KSB memiliki potensi industri dan pariwisata yang luar biasa. Dengan terbukanya layanan penerbangan untuk umum, hambatan aksesibilitas dapat teratasi. Ini akan menggerakkan ekonomi lokal, menarik investasi baru, dan memperkuat integrasi pariwisata antara Lombok dan Sumbawa Barat,” tambah politikus PKS asal NTB ini.
Berdasarkan diktum dalam KM 1323 Tahun 2026, penyelenggaraan pelayanan Bandar Udara Khusus Amman Mineral Poto Tano untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh PT Angkasa Daya Nusa. Izin penggunaan sementara ini berlaku selama jangka waktu lima tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun, di bawah pengawasan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Untuk pengembangan layanan, penyelenggara juga dapat menetapkan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar tarif pada Bandar Udara Umum Kelas III.
Abdul Hadi berharap PT Angkasa Daya Nusa bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dapat segera menindaklanjuti aspek teknis yang diamanatkan dalam keputusan menteri tersebut. Hal ini mencakup penyesuaian sertifikat bandar udara, penyediaan fasilitas yang laik operasi, penyiapan personel yang kompeten, serta pemenuhan standar keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan.
“Kita semua berharap proses penyesuaian teknis dan operasional dapat segera rampung agar masyarakat luas, pelaku usaha, dan wisatawan bisa segera menikmati manfaat dari beroperasinya Bandara Poto Tano untuk penerbangan umum,” tutup Abdul Hadi.