Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Meity Desak Kasus Pemerkosaan yang Diduga Melibatkan Bupati Kupang Diungkap Transparan

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (19/11) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, mendesak pihak berwenang agar mengungkap dan melakukan penyelidikan kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan Bupati Kupang secara objektif dan transparan kepada publik. Menurutnya, hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat bahwa penegakan hukum berlangsung secara independen serta memastikan status hukum terduga pelaku.

“Dengan proses hukum yang objektif, tidak ada lagi kesimpangsiuran. Kalau bersalah, bisa lanjut ke penyidikan lebih lanjut, dan kalau tidak terbukti, nama terduga bisa dipulihkan,” ungkapnya.

Selain mendesak penyidikan yang transparan, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga meminta saksi dan korban dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan perlindungan tersebut, saksi dan korban bisa lebih terbuka dalam penyidikan kasus ini karena berada dalam kondisi bebas dari tekanan.

“Kami meminta lembaga-lembaga mitra untuk bergerak sesuai tupoksinya. LPSK misalnya, segera memberikan perlindungan secara resmi agar saksi dan korban bebas dari tekanan serta intimidasi. Saya juga telah mengetahui dari sejumlah informasi bahwa saat ini Kementerian Hukum akan menggali keterangan dari pihak keluarga korban. Saya sangat mendukung upaya lembaga-lembaga mitra yang merespons cepat masalah ini,” jelasnya.

Berdasarkan pemberitaan berbagai media, korban berinisial RWM, berusia 21 tahun, melaporkan dugaan kekerasan seksual melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Dalam perkara tersebut, Bupati Kupang YL berstatus sebagai terlapor dengan lokasi kejadian di Rumah Dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11) malam. Sebagaimana laporan tersebut, dugaan pemerkosaan terjadi saat korban menemui terlapor di rumah dinas bupati karena dijanjikan akan diberi pekerjaan di salah satu perusahaan daerah Kabupaten Kupang.

Meity Mengecam dan Tuntut Pelaku Mundur dari Jabatan Bila Terbukti Melakukan Kekerasan

Meity menilai bahwa jika kasus kekerasan terbukti dalam penyidikan kepolisian yang tengah berlangsung, tindakan tersebut bisa disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, adanya status atau jabatan yang melekat pada pribadi pelaku membuat ia merasa lebih berkuasa dan kemudian memandang korban sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki daya. Terlebih lagi, tindakan tersebut diduga dilakukan di rumah jabatan.

“Karena itu, ia bertindak semena-mena. Ia suka lalu langsung saja memperlakukan korban sesuai hawa nafsunya. Saya secara pribadi mengecam keras tindakan ini bila terbukti nantinya. Terduga pelaku mesti mendapat sanksi sesuai KUHP agar dilihat dan menjadi pembelajaran secara luas bahwa kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak, perempuan adalah perbuatan pelanggaran yang luar biasa. Juga harus mundur dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban moral.”

Dalam kasus ini, Meity juga menentang upaya restorative justice yang dikabarkan sempat diusulkan beberapa pihak.

“Kasus ini sebagaimana dalam undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual bukan delik aduan sehingga tanpa laporan korban sekalipun, bila ada bukti kuat, maka terduga pelaku tetap dijerat pasal kekerasan seksual,” ungkapnya.

Di tengah tingginya desakan publik, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) kini disebut telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka juga telah memeriksa sejumlah saksi.