Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Askweni Desak Pemerintah Atasi Darurat Listrik dan Kelangkaan Beras di Ogan Komering Ilir

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (19/11) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Askweni, mendesak pemerintah segera menangani persoalan buruknya pelayanan listrik dan sulitnya akses masyarakat terhadap beras di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Ia menilai kedua persoalan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan penanganan cepat dan konkret dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Askweni dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Askweni mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan dari masyarakat Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terkait buruknya kualitas pasokan listrik. Menurutnya, masyarakat kerap mengalami pemadaman dan tegangan listrik rendah yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan menyebabkan kerusakan peralatan elektronik.

“Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yaitu Kecamatan Tulung Selapan, listrik sangat-sangat jelek, sering padam, tegangan rendah, dan ini sampai hari ini tidak ada penanganan dari PLN,” ujar Anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan II tersebut.

Ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) segera turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Askweni bahkan menilai kondisi kelistrikan di Tulung Selapan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan mendesak.

“Kami mohon kepada pemerintah melalui ESDM dan PLN, untuk Kecamatan Tulung Selapan ini kita anggap darurat listrik. Sehingga alat-alat elektronik masyarakat rusak dan tidak nyaman, terutama malam hari,” tegasnya.

Selain persoalan listrik, Askweni turut menyoroti sulitnya masyarakat memperoleh beras di Tulung Selapan dan sejumlah kecamatan lainnya. Ia mempertanyakan efektivitas distribusi cadangan beras pemerintah yang disebut mencapai sekitar empat juta ton, sementara masyarakat di lapangan masih menghadapi keterbatasan akses pembelian beras.

Askweni juga mencurigai adanya praktik permainan distribusi oleh oknum pedagang yang berpotensi mempertahankan harga beras tetap tinggi. Karena itu, ia meminta pemerintah dan Perum Bulog memastikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) benar-benar menjangkau masyarakat, terutama di wilayah yang tidak menghasilkan pangan.

“Saya mencurigai ada permainan para pedagang untuk menjaga agar harga tetap tinggi. Sehingga saya mengharapkan beras SPHP yang dimiliki oleh pemerintah melalui Bulog benar-benar sampai kepada masyarakat lewat jaringan yang sudah mereka miliki,” jelasnya.

Menurut Askweni, besarnya cadangan beras nasional tidak akan memberikan manfaat apabila masyarakat tetap kesulitan mengakses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan ketersediaan stok, tetapi juga memastikan kelancaran distribusi hingga ke tingkat masyarakat.

“Jadi isu beras empat juta ton itu hanya berita gembira di media, tetapi di masyarakat itu tidak ada berita gembira. Mereka susah untuk membeli, mendapatkan beras, terutama di kecamatan yang tidak menghasilkan pangan,” pungkasnya.