Jakarta (19/11) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh mengorbankan kelestarian Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Ia meminta pemerintah memastikan program perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dapat berjalan beriringan dengan upaya perlindungan ruang terbuka hijau yang semakin dibutuhkan masyarakat perkotaan.
Hal tersebut disampaikan Sohibul Iman dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sohibul menyoroti polemik wacana alih fungsi sekitar delapan hektare Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang sempat menimbulkan keresahan publik. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga agar dua program yang sama-sama memiliki tujuan baik tidak justru dipertentangkan dalam pelaksanaannya.
“Sebagai penyelenggara negara, kita harus selalu berkomitmen bahwa program-program yang baik itu tidak harus dibentur-benturkan. Jadi Sekolah Rakyat yang bagus itu tidak harus kemudian merusak program penghijauan yang juga merupakan program yang bagus,” ujar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS tersebut.
Ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan dan pelestarian lingkungan seharusnya menjadi dua agenda yang saling mendukung. Karena itu, Sohibul mengapresiasi sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berkomitmen mempertahankan Hutan Kota UI sebagai ruang terbuka hijau sekaligus menyiapkan alternatif lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI, Mas Pramono Anung, bahwa justru DKI sedang membutuhkan adanya ruang terbuka hijau yang lebih banyak. Karena itu, beliau berkomitmen ini tidak akan dialihfungsikan,” jelasnya.
Sohibul menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan alternatif lahan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, menyambut langkah tersebut sehingga pembangunan fasilitas pendidikan tidak perlu mengurangi kawasan hijau yang sudah ada.
“Ini saya kira harus disambut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian, untuk sama-sama hutan kota tetap kita pelihara dan kemudian juga Sekolah Rakyat bisa berjalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sohibul berharap klarifikasi dari pemerintah daerah dan kementerian terkait dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai keberlanjutan fungsi Hutan Kota UI. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar kebijakan pembangunan tetap memperhatikan kepentingan pendidikan sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup.
“Program-program yang bagus harus berjalan beriringan tanpa harus dikontradiksikan. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih tenang dan bisa melihat bahwa hutan kota tidak terjadi pengalihfungsian menjadi Sekolah Rakyat,” pungkasnya.