Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Ateng Sutisna: Penertiban Tambang Ilegal Harus Diikuti Pemulihan Lingkungan dan Ekonomi Warga

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Majalengka (19/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka, dan aparat penegak hukum dalam menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin di Kabupaten Majalengka. Namun, ia mengingatkan bahwa penghentian tambang ilegal harus diikuti pemulihan lingkungan dan penyediaan pekerjaan pengganti yang jelas bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

“Saya mendukung penertiban ini. Keselamatan pekerja, sumber air masyarakat, dan lahan pertanian harus dilindungi. Dukungan ini juga disertai harapan agar pemerintah hadir sampai pada urusan pemulihan lingkungan dan keberlangsungan nafkah keluarga yang terdampak,” ujarnya.

Penertiban tersebut menjadi perhatian setelah sekitar 40 titik pertambangan ilegal di Majalengka ditindak. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Desa Indrakila, Kecamatan Sindang. Dalam inspeksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 16 November 2026, delapan titik tambang aktif di wilayah tersebut disegel oleh petugas Satpol PP Kabupaten Majalengka.

Ia meminta pemerintah membuka data lokasi, status perizinan, serta perkembangan penanganan setiap titik tambang agar masyarakat dapat ikut mengawasi. Penertiban tidak boleh berhenti pada pemasangan segel, tetapi harus memastikan aktivitas ilegal tidak kembali berlangsung dan kerusakan lingkungan ditangani secara bertanggung jawab.

Ia secara khusus menyoroti keluhan warga Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, mengenai terganggunya sumber air yang diduga berkaitan dengan aktivitas penggalian di perbukitan di atas permukiman. Kawasan tersebut perlu mendapat perhatian karena memiliki fungsi penting bagi resapan dan penyimpanan air.

“Ketika sumber air terganggu, keluarga mengeluarkan biaya tambahan dan petani menghadapi risiko kehilangan hasil panen. Biaya ini harus masuk dalam pertimbangan ketika menghentikan dan memulihkan tambang yang merusak lingkungan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kepemilikan tanah pribadi tidak serta-merta membenarkan kegiatan pertambangan tanpa memenuhi perizinan dan perlindungan lingkungan.

Dalam aspek penegakan hukum, ia meminta penindakan dilakukan secara konsisten terhadap pihak yang keterlibatannya dapat dibuktikan dalam rantai perdagangan material ilegal. Pemeriksaan asal material untuk proyek pemerintah maupun swasta juga perlu diperketat.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah tidak mengabaikan nasib buruh gali, pemecah batu, sopir, dan pekerja lain yang selama ini bergantung pada penghasilan harian. Proses hukum harus mempertimbangkan bukti keterlibatan seseorang, sementara dukungan ekonomi diberikan berdasarkan kondisi keluarga yang terdampak.

“Pemerintah perlu menyiapkan pekerjaan dengan jadwal dan pembayaran yang bisa dipercaya. Kepastian penghasilan itulah yang membantu warga meninggalkan pekerjaan tambang ilegal,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan pendataan pekerja dan rumah tangga terdampak melalui posko bersama para pemangku kepentingan. Keluarga yang memenuhi persyaratan juga perlu dibantu mengakses perlindungan sosial selama masa peralihan.

Ia juga mendorong program padat karya pemulihan lingkungan sebagai salah satu pekerjaan pengganti. Warga dapat dilibatkan dalam pembibitan, penanaman, pemeliharaan pohon, dan pengendalian erosi pada area yang telah dinyatakan aman. Program harus memiliki pembiayaan serta standar upah yang jelas.

Ia menyambut rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membeli sekitar 20 hektare lahan bekas tambang bagi kepentingan konservasi dan melibatkan warga dalam penghijauan. Rencana pekerjaan penanaman mulai Desember 2026 di lahan Hak Guna Usaha (HGU) kebun karet seluas sekitar 200 hektare juga perlu diperjelas.

“Warga perlu tahu kapan mulai bekerja, berapa hari dalam sebulan, siapa yang membayar, dan apa pekerjaan berikutnya setelah penanaman selesai. Rencana yang sudah diumumkan perlu diterjemahkan menjadi penempatan kerja yang dapat diperiksa realisasinya,” katanya.

Selain padat karya, ia mengusulkan pengembangan kelompok pembibitan, jasa pemeliharaan tanaman, pengolahan hasil pertanian, serta agroforestri. Bagi pekerja yang ingin beralih, pemerintah dapat menggandeng balai latihan kerja dan pemberi kerja untuk menyediakan pelatihan.

Rencana transisi pekerjaan diharapkan diumumkan paling lambat 30 hari setelah penertiban, dilanjutkan pelaporan perkembangan dalam 90 hari dan evaluasi enam hingga dua belas bulan. Evaluasi perlu mengukur pendapatan keluarga, pemulihan lingkungan, serta kepatuhan terhadap penghentian aktivitas tambang ilegal.

“Saya ingin penertiban ini menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan. Sumber air terjaga, lahan yang rusak dipulihkan, dan keluarga yang selama ini bergantung pada tambang memperoleh pekerjaan yang aman. Pemerintah perlu mengawal prosesnya sampai penghasilan pengganti itu berjalan,” pungkasnya.