Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Berita

Kurniasih: Panja SPMB Cari Formula Penerimaan Mahasiswa yang Adil dan Setara di Semua Perguruan Tinggi

Kurniasih: Panja SPMB Cari Formula Penerimaan Mahasiswa yang Adil dan Setara di Semua Perguruan Tinggi

 

Jakarta (25/06) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dibentuk untuk mencari formula yang mampu menghadirkan sistem penerimaan mahasiswa yang lebih adil, setara, dan memberikan solusi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Hal tersebut disampaikan Kurniasih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja SPMB bersama

Surahman Hidayat: Tegakkan Keadilan untuk YTR, Pelaku Harus Dijatuhi Hukuman Seberat-beratnya

Surahman Hidayat: Tegakkan Keadilan untuk YTR, Pelaku Harus Dijatuhi Hukuman Seberat-beratnya

 

Jakarta (25/06) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR (29) asal Rancaekek selama tiga tahun oleh pacarnya, TH (30). Surahman menilai penyekapan dan penganiayaan yang telah dilakukan oleh TH sebagai tindakan keji dan meninggalkan luka

Siswi SMA Tewas Akibat Kabel Terjuntai, Mardani: Pemda Harus Aware, Perbaiki Utilitas Kota!

Siswi SMA Tewas Akibat Kabel Terjuntai, Mardani: Pemda Harus Aware, Perbaiki Utilitas Kota!

 

Jakarta (25/06) — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan atas insiden menjuntainya kabel listrik di jalan yang menyebabkan seorang siswi SMA kecelakaan hingga meninggal dunia. Ia meminta Pemerintah untuk memperbaiki utilitas perkotaan. “Ini peristiwa yang sangat menyedihkan. Cost-nya mahal sekali. Akibat kabel menjuntai, harganya dibayar dengan kehilangan nyawa seorang anak bangsa.

Hendry Munief Kunjungi PLUT UMKM dan Riau Creative Hub, Temukan Sejumlah Kendala dan Terima Usulan

Hendry Munief Kunjungi PLUT UMKM dan Riau Creative Hub, Temukan Sejumlah Kendala dan Terima Usulan

 

Pekanbaru (25/06) — Usai melaksanakan sinkronisasi program dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop UKM) serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Riau, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief langsung mengunjungi dua pusat kegiatan Pemprov Riau, yaitu PLUT UMKM dan Riau Creative Hub. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penelusuran sektor-sektor yang dapat

Fikri Faqih Beri Masukan Konstruktif: RUU Sisdiknas Rawan Digugat ke MK Jika Tarik Kewenangan Pendidikan Daerah

Fikri Faqih Beri Masukan Konstruktif: RUU Sisdiknas Rawan Digugat ke MK Jika Tarik Kewenangan Pendidikan Daerah

 

Jakarta (25/06) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memberikan masukan konstruktif agar pemerintah berhati-hati meramu Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) agar tidak berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait otonomi daerah. Pesan kehati-hatian ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lima sekretaris jenderal kementerian di Ruang Rapat Komisi

Fraksi PKS DPR RI Apresiasi Polda Jabar Gerak Cepat Tangkap Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan

Fraksi PKS DPR RI Apresiasi Polda Jabar Gerak Cepat Tangkap Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan

 

Jakarta (25/06) — Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR RI, M. Nasir Djamil, mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat yang berhasil menangkap Taufik Hidayat, pelaku dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Menurut Nasir Djamil, keberhasilan aparat kepolisian menangkap pelaku dalam waktu singkat menunjukkan keseriusan Polri dalam merespons kasus-kasus yang

Riyono: Panja BBL Akan Tata Ulang Regulasi Benih Bening Lobster

Riyono: Panja BBL Akan Tata Ulang Regulasi Benih Bening Lobster

 

Jakarta (25/06) — Terbentuknya Panja BBL memberikan ruang terbuka untuk menata kembali tata kelola benih bening lobster (BBL) yang saat ini masih dimoratorium oleh KKP. Faktanya, di lapangan masih saja terjadi penangkapan dan penjualan secara unreported yang sifatnya merugikan negara. Kontroversi ini terjadi karena BBL di dalam negeri dihargai murah oleh buyer dalam negeri yang

Dua Calon Manajer KDMP Meninggal, Rahmat Saleh Desak Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Latsarmil

Dua Calon Manajer KDMP Meninggal, Rahmat Saleh Desak Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Latsarmil

 

Jakarta (24/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sedang mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) sebagai bagian dari proses persiapan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kedua peserta yang meninggal

Achmad Ru’yat Soroti Minimnya Anggaran Kemendukbangga, Khawatir Target Penurunan Stunting Sulit Tercapai

Achmad Ru’yat Soroti Minimnya Anggaran Kemendukbangga, Khawatir Target Penurunan Stunting Sulit Tercapai

 

Jakarta (24/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Achmad Ru’yat, menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang dinilai dapat menghambat pencapaian target pembangunan keluarga dan penurunan stunting nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kemendukbangga/BKKBN di Gedung Nusantara

Meity Apresiasi Pos Bantuan Hukum dan Penggerak HAM hingga Desa, Harap Keadilan Semakin Terjangkau

Meity Apresiasi Pos Bantuan Hukum dan Penggerak HAM hingga Desa, Harap Keadilan Semakin Terjangkau

 

Jakarta (24/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meity Rahmatia, mengapresiasi program Pos Bantuan Hukum yang diinisiasi Kementerian Hukum serta Program Penggerak Hak Asasi Manusia (HAM) yang didirikan oleh Kementerian HAM untuk melayani persoalan hukum masyarakat Indonesia. Sepanjang 2026, pemerintah melalui Kementerian Hukum telah membentuk sebanyak 80.298 Pos Bantuan