Jakarta (24/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sedang mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) sebagai bagian dari proses persiapan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Kedua peserta yang meninggal dunia tersebut adalah Anisa Muyassaroh, yang dilaporkan wafat akibat heat stroke saat mengikuti pelatihan di Balikpapan, serta Yonanda Muhammad Taufiq, yang meninggal akibat henti jantung saat mengikuti pelatihan di Baturaja.
Rahmat menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Saudari Anisa Muyassaroh dan Saudara Yonanda Muhammad Taufiq. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Namun di sisi lain, kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi yang serius agar tidak terulang kembali di masa mendatang,” kata Rahmat.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pengawasan kesehatan peserta, tetapi juga terhadap desain dan relevansi pelatihan yang diberikan kepada calon manajer KDMP.
Rahmat mengingatkan bahwa KDMP merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa. Karena itu, keberhasilan program harus didukung oleh proses rekrutmen dan pelatihan yang tepat sasaran.
“Program Koperasi Desa Merah Putih adalah program besar yang membawa harapan bagi penguatan ekonomi desa. Justru karena program ini penting, maka seluruh tahapan pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan agar tujuan yang baik tidak terganggu oleh persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Politisi PKS asal Sumatera Barat itu juga mendorong pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan kebutuhan pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer koperasi yang berasal dari kalangan sipil.
“Kita tentu memahami semangat membangun disiplin, integritas, dan jiwa pengabdian. Namun perlu dievaluasi secara objektif apakah bentuk pelatihan yang diterapkan saat ini sudah paling relevan dengan kebutuhan calon manajer koperasi yang nantinya akan mengemban tugas-tugas manajerial, bisnis, tata kelola organisasi, hingga pengembangan usaha di desa,” katanya.
Rahmat menilai pelatihan bagi calon manajer seharusnya lebih diarahkan untuk memperkuat kapasitas teknis dan manajerial yang akan dibutuhkan dalam operasional KDMP di lapangan.
“Fokus utama yang harus dipastikan adalah bagaimana para manajer ini benar-benar siap mengelola koperasi secara profesional. Mereka harus menguasai aspek manajemen, tata kelola keuangan, pengembangan usaha, digitalisasi, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Sistem pelatihan harus optimal untuk mendukung kebutuhan tersebut,” lanjutnya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS tersebut juga menekankan bahwa para peserta berasal dari kalangan sipil dengan latar belakang yang beragam, sehingga pendekatan pelatihannya perlu disesuaikan.
“Calon manajer KDMP ini bukan prajurit militer. Mereka berasal dari masyarakat sipil yang sedang dipersiapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Karena itu tentu diperlukan penyesuaian metode, intensitas, maupun standar pelatihan agar tetap relevan, proporsional, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tugas yang akan mereka jalankan nantinya,” ujar Wasekjen DPP PKS tersebut.
Rahmat berharap evaluasi yang tengah dilakukan pemerintah dapat menghasilkan perbaikan konkret, sehingga pelaksanaan program KDMP ke depan semakin profesional, akuntabel, serta mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompeten tanpa mengabaikan aspek keselamatan peserta.