Jakarta (24/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Achmad Ru’yat, menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang dinilai dapat menghambat pencapaian target pembangunan keluarga dan penurunan stunting nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kemendukbangga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/06).
Ru’yat mengapresiasi kinerja Menteri dan jajaran Kemendukbangga, namun mengingatkan bahwa struktur anggaran yang tersedia saat ini sangat tidak ideal. Menurutnya, sebagian besar anggaran justru terserap untuk belanja pegawai sehingga ruang fiskal bagi program-program strategis menjadi sangat terbatas.
“Kami sudah memprediksi bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menghadapi situasi yang dilematis karena pagu anggarannya sangat kecil. Sebesar 95,3 persen atau Rp3,385 triliun digunakan untuk gaji, sementara sisanya harus menanggung seluruh program Bangga Kencana, kegiatan reguler, dan inovasi,” ujar Ru’yat.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian berbagai target pembangunan keluarga, termasuk target penurunan stunting dalam RPJMN 2025–2029. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar untuk mencapai target nasional pada 2029.
“Capaian stunting secara target untuk 2029 masih memiliki gap sekitar 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam lima tahun ke depan. Kecepatan penurunan stunting saat ini belum memadai untuk mencapai target tersebut,” tegasnya.
Ru’yat juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran dapat berdampak pada layanan keluarga berencana, termasuk pengadaan alat kontrasepsi yang menurutnya belum mendapat alokasi memadai dalam perencanaan anggaran mendatang. Kondisi ini, kata dia, berpotensi memicu meningkatnya kehamilan yang tidak direncanakan.
Selain itu, ia menyoroti minimnya jangkauan program pembinaan keluarga dan remaja. Menurutnya, pusat informasi dan konseling keluarga serta program Bina Keluarga Remaja masih jauh dari kebutuhan nasional jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada.
Karena itu, Ru’yat mendorong pemerintah memperjuangkan tambahan anggaran yang lebih proporsional antara belanja pegawai dan belanja program agar berbagai target pembangunan keluarga dapat tercapai.
“Kami berharap dalam proses pembahasan anggaran 2027 ini kebutuhan program benar-benar menjadi perhatian. Jika tidak, programnya kecil, pelaksanaannya tidak optimal, dan target-target pembangunan keluarga akan sulit tercapai,” pungkasnya.