Jakarta (25/06) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dibentuk untuk mencari formula yang mampu menghadirkan sistem penerimaan mahasiswa yang lebih adil, setara, dan memberikan solusi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi.
Hal tersebut disampaikan Kurniasih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja SPMB bersama sejumlah perguruan tinggi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi.
Menurut Kurniasih, SPMB memiliki landasan utama berupa keadilan, kesetaraan, dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait akses perguruan tinggi negeri di daerah yang jumlahnya masih terbatas.
“SPMB memiliki landasan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Di sejumlah daerah, perguruan tinggi negeri masih sangat terbatas, sementara perguruan tinggi swasta lebih dominan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga membutuhkan perhatian agar kuota untuk masuk perguruan tinggi negeri dapat lebih memberikan kesempatan yang adil,” kata Kurniasih.
Ia menjelaskan, salah satu keluhan yang banyak disampaikan masyarakat terkait SPMB adalah persoalan biaya pendidikan. Karena itu, Komisi X DPR RI membentuk Panja SPMB untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan.
“Panja SPMB dibentuk karena kami mendengar langsung aspirasi masyarakat. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan hadir dalam RDP. Tujuannya adalah mencari formula yang tetap dapat memberikan solusi untuk semua pihak,” ujarnya.
Kurniasih juga memahami tantangan yang dihadapi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Menurutnya, PTN-BH memerlukan biaya operasional yang besar untuk menjaga kualitas pendidikan, meningkatkan kapasitas dosen, hingga mengejar peringkat internasional.
“PTN-BH memiliki upaya yang luar biasa untuk bertahan dan meningkatkan kualitas. Tentu dibutuhkan biaya operasional yang besar, termasuk untuk peningkatan kualitas dosen dan penguatan daya saing internasional. Kami ingin mengetahui secara terbuka seberapa besar kebutuhan dan upaya yang dilakukan sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh,” katanya.
Ia menilai keterbukaan data dan transparansi biaya menjadi hal penting agar muncul pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi perguruan tinggi, termasuk terkait persepsi bahwa PTN-BH memiliki biaya pendidikan yang mahal.
Kurniasih juga mengajak seluruh perguruan tinggi untuk bersama-sama memberikan masukan mengenai variabel apa saja yang perlu diperbaiki dalam SPMB tahun 2027 agar persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan tidak kembali muncul.
“Menurut Bapak dan Ibu, variabel apa yang perlu diperbaiki dalam sistem SPMB 2027 agar isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan tidak lagi muncul? Ini yang sedang kita rembukkan bersama,” ujarnya.
Selain itu, Kurniasih menyoroti pentingnya membangun narasi yang baik mengenai berbagai jenis perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari PTN-BH, PTN, perguruan tinggi swasta, universitas terbuka, hingga perguruan tinggi kedinasan.
Ia menilai seluruh institusi pendidikan tinggi memiliki peran dan keunggulan masing-masing dalam ekosistem pendidikan nasional.
“Panja ini mendapatkan banyak pengayaan informasi dan masukan yang sangat berharga. Semua insight tersebut akan kami ramu bersama hasil RDP dengan berbagai pihak sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar adil untuk semua,” pungkasnya.