Jakarta (06/02) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata di wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan data paparan Kementerian Pariwisata pada halaman 32, tercatat terdapat 11 event besar yang batal terlaksana pada tahun 2025, termasuk Festival Tanjung Waka di Maluku Utara. Alqassam menyatakan kekecewaannya
Jakarta (06/02) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengusulkan agar fasilitas manufaktur kendaraan listrik BYD di Subang Smartpolitan, Jawa Barat, ditetapkan sebagai salah satu tujuan untuk Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI dalam masa sidang yang akan datang. Usulan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari perhatian Komisi XII terhadap penguatan
Surabaya (06/02) — Kabar duka wafatnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada akhir Januari lalu menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan Indonesia. Peristiwa ini menegaskan bahwa masih terdapat persoalan mendasar yang harus segera dibenahi oleh negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Anggota Komisi X DPR RI
Jakarta (05/02) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan pentingnya penguatan kewaspadaan nasional terhadap potensi penularan Virus Nipah, seiring meningkatnya kasus di sejumlah negara dan langkah antisipatif yang telah diambil pemerintah Indonesia. Virus Nipah adalah virus yang menyebabkan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Reservoir alami Virus Nipah
Jakarta (05/02) — Rapat kerja antara Anggota Komisi XII DPR RI dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap capaian pembangunan ekonomi berbasis investasi sepanjang tahun 2025. “Sama, kita mengapresiasi pencapaian investasi tahun 2025. Izin interaktif sebentar, Pak Menteri, 2,7 juta tenaga kerja langsung itu satu tahun, Pak, ya?” ujar
Jakarta (05/02) — Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) serta Menteri Transmigrasi. DPR RI menyoroti implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang mewajibkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai syarat pencairan Dana Desa Tahap II. Anggota Komisi V DPR RI
Jakarta (05/02) — Komisi X DPR RI merespons keresahan kalangan guru honorer yang merasa dianaktirikan menyusul kebijakan pengangkatan langsung pegawai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah agar prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi, sehingga para pendidik yang telah mengabdi puluhan
Jakarta (04/02) — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyatakan dukungan serta kesiapan pengawasan terhadap peluncuran gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Meitri menilai gerakan ini merupakan manifestasi nyata dari upaya pemerintah untuk menjawab ancaman overcapacity Tempat Pembuangan Akhir (TPA) nasional yang diprediksi terjadi pada 2028. Ia
Jakarta (04/02) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang pada tahun 2025 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2024. Predikat tersebut menandakan pengelolaan keuangan yang baik. Namun demikian, ia juga mendesak BPKH untuk
Jakarta (04/02) — Anggota DPR RI Komisi XIII, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan pentingnya kesiapan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam mengelola pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang baru. Menurut Yanuar, pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pemidanaan alternatif yang menitikberatkan pada aspek rehabilitatif dan reintegratif bagi warga binaan