Jakarta (27/08) — Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus menyoroti dua isu utama dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin, yang berlangsung di ruang rapat Komisi XI DPR RI. Uji kelayakan ini merupakan kesempatan kedua bagi Solikin untuk memaparkan visi dan misinya di hadapan anggota dewan.
Dalam forum tersebut, Habib Idrus menekankan dua hal yang menjadi perhatian utama, yakni strategi intervensi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal, serta lambatnya penetrasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Terkait nilai tukar, Habib Idrus meminta Solikin memberikan penjelasan yang tegas mengenai sejauh mana batas toleransi BI dalam melakukan intervensi pasar secara aktif untuk meredam tekanan terhadap rupiah akibat faktor global. Ia juga mempertanyakan sampai titik mana instrumen intervensi akan terus diandalkan bank sentral saat menghadapi gejolak, baik dari sisi eksternal maupun internal.
“Perlu ada kejelasan mengenai urutan prioritas kebijakan yang akan diambil, apakah mengandalkan cadangan devisa, mempertahankan suku bunga tinggi, memperluas instrumen pro-market seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), atau membiarkan mekanisme pasar menentukan penyesuaian nilai tukar secara alamiah,” ujar Habib Idrus di Senayan, Kamis (27/08/2026).
Menurut dia, kejelasan atas urutan prioritas kebijakan tersebut penting untuk memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga tanpa membebani sektor riil.
Soal ekonomi syariah, Habib Idrus mengapresiasi komitmen yang disampaikan Solikin dalam makalah pemaparannya untuk menjadikan sektor tersebut sebagai sumber pertumbuhan inklusif, melalui penguatan rantai nilai halal, pembiayaan syariah, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mengakui bahwa BI telah menempatkan ekonomi syariah sebagai agenda strategis sejak lama. Namun, ia menilai pangsa pasar keuangan syariah nasional masih jauh tertinggal dan belum mencerminkan besarnya populasi muslim maupun tingginya potensi ekonomi halal di dalam negeri.
“Di mana sebenarnya letak persoalan utama dari stagnasi ini? Apakah pada sisi permintaan pasar, inovasi produk, daya saing harga, regulasi yang masih kaku, atau ekosistem yang belum terintegrasi secara utuh?” kata Habib Idrus.
Ia berharap calon Deputi Gubernur BI dapat menghadirkan terobosan kebijakan yang konkret apabila terpilih, sehingga ekonomi syariah tidak lagi sekadar menjadi program pengembangan rutin, melainkan menjadi salah satu pilar utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Habib Idrus menegaskan, gagasan penyelesaian yang ditawarkan kandidat akan sangat menentukan arah kebijakan BI ke depan. Menurutnya, keseimbangan antara menjaga ketahanan nilai tukar melalui tata kelola yang terukur dan mendorong instrumen pertumbuhan ekonomi syariah menjadi langkah krusial yang perlu dirumuskan secara komprehensif oleh Bank Indonesia.