Jakarta (25/06) — Terbentuknya Panja BBL memberikan ruang terbuka untuk menata kembali tata kelola benih bening lobster (BBL) yang saat ini masih dimoratorium oleh KKP. Faktanya, di lapangan masih saja terjadi penangkapan dan penjualan secara unreported yang sifatnya merugikan negara. Kontroversi ini terjadi karena BBL di dalam negeri dihargai murah oleh buyer dalam negeri yang
Jakarta (24/06) — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dinilai menjadi instrumen strategis untuk mempercepat penurunan angka tengkes (stunting) di Indonesia. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Gamal Albinsaid, mengatakan paradigma pengaturan dalam RUU tersebut
Jakarta (24/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sedang mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) sebagai bagian dari proses persiapan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kedua peserta yang meninggal
Jakarta (24/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Achmad Ru’yat, menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang dinilai dapat menghambat pencapaian target pembangunan keluarga dan penurunan stunting nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kemendukbangga/BKKBN di Gedung Nusantara
Jakarta (24/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meity Rahmatia, mengapresiasi program Pos Bantuan Hukum yang diinisiasi Kementerian Hukum serta Program Penggerak Hak Asasi Manusia (HAM) yang didirikan oleh Kementerian HAM untuk melayani persoalan hukum masyarakat Indonesia. Sepanjang 2026, pemerintah melalui Kementerian Hukum telah membentuk sebanyak 80.298 Pos Bantuan
Jakarta (24/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh Haris, menegaskan bahwa pembangunan keluarga harus ditempatkan sebagai investasi strategis negara, bukan sekadar belanja sosial yang dapat dipangkas ketika terjadi efisiensi anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan Muh Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang
Jakarta (24/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperjelas peta jalan penanganan stunting nasional sekaligus memperkuat agenda pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN
Jakarta (24/06) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Ghufran, mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memprioritaskan penguatan layanan dan kesiapsiagaan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan legislator asal Aceh itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI
Jakarta (24/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, menegaskan perlunya proteksi regulasi yang kuat bagi pekerja domestik dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Saat menghadiri rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Badan Keahlian DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (23/6/2026), legislator asal Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I
Pekanbaru (24/06) — Jelang penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambangi para mitra. Pada Selasa (23/6/2026), ia mengunjungi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM serta Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Saat bersilaturahmi dengan jajaran pejabat Disperindagkop UMKM, hadir Kepala Bidang Perindustrian Abdillah, Kepala Bidang Koperasi dan