Jakarta (26/09) — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan BNPB, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengingatkan pemerintah untuk serius menindaklanjuti estimasi yang disampaikan oleh Climate Impact Lab yang menyebut bahwa panas ekstrem berkaitan dengan El Niño berpotensi menimbulkan sekitar 19 ribu kematian tambahan di Indonesia selama periode September 2026 hingga Februari 2027.
Menurut HNW, angka tersebut merupakan hasil pemodelan, bukan jumlah korban yang telah terjadi ataupun kepastian bahwa sebanyak itu orang akan meninggal. Namun, proyeksi itu harus diperlakukan sebagai peringatan dini untuk memperkuat perlindungan masyarakat apabila El Niño berkembang sangat kuat dan memicu kombinasi panas ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memburuknya kualitas udara.
“Angka 19 ribu itu adalah proyeksi, bukan vonis. Justru karena masih merupakan proyeksi, pemerintah yang diperintahkan oleh Konstitusi untuk melindungi seluruh warga Indonesia memiliki ruang untuk melakukan pencegahan dan persiapan untuk lindungi semua warga bangsa. Jangan sampai baru bergerak setelah korban berjatuhan,” kata HNW di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
HNW menilai perhatian pemerintah terhadap El Niño tidak boleh hanya diarahkan pada dampaknya terhadap pertanian, pangan, dan ketersediaan air. Dampaknya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat juga harus menjadi bagian utama dari kesiapsiagaan nasional.
Panas Ekstrem Harus Dipandang sebagai Risiko Kesehatan
HNW mengatakan panas ekstrem perlu diperlakukan sebagai ancaman kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
Lansia, bayi dan anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, masyarakat dengan penyakit kronis atau kondisi kesehatan tertentu, pekerja luar ruang, serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses air dan layanan kesehatan terbatas dapat menghadapi risiko lebih tinggi ketika terjadi panas ekstrem.
“Selama ini El Niño sering dibicarakan sebagai persoalan kekeringan, pangan, dan karhutla. Padahal, ada satu dimensi yang tidak boleh dilupakan, yaitu keselamatan manusia akibat panas ekstrem. Ini harus masuk dalam perencanaan kesiapsiagaan pemerintah,” ujarnya.
Menurut HNW, pemerintah perlu memastikan bahwa peringatan mengenai kondisi cuaca dan iklim ekstrem tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan perlindungan masyarakat.
“Peringatan dini harus berujung pada tindakan dini. Jika BMKG sudah memberikan peringatan, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dunia usaha, dan masyarakat harus mengetahui tindakan yang perlu dilakukan,” tegasnya.
Jangan Tunggu Korban untuk Memperkuat Infrastruktur
HNW juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur Indonesia apabila panas ekstrem terjadi bersamaan dengan kekeringan dan karhutla.
Menurutnya, pemerintah memang telah memiliki berbagai instrumen, seperti BMKG, BNPB, BPBD, fasilitas kesehatan, dan kebijakan adaptasi perubahan iklim. Namun, pemerintah harus memastikan seluruh sistem tersebut terhubung dan mampu bekerja cepat ketika berbagai risiko terjadi secara bersamaan.
“Pertanyaannya bukan sekadar apakah kita memiliki BMKG, BNPB, BPBD, atau fasilitas kesehatan. Pertanyaannya adalah apakah peringatan dari BMKG otomatis diikuti langkah perlindungan masyarakat di lapangan,” kata HNW.
Ia mencontohkan perlunya memastikan kesiapan rumah sakit dan puskesmas di daerah rawan, ketersediaan air bersih, ketahanan listrik, pemantauan kelompok rentan, kesiapan menghadapi peningkatan penyakit akibat panas dan asap, serta mekanisme komunikasi publik ketika kondisi panas mencapai tingkat berbahaya.
“Jangan sampai infrastrukturnya ada, tetapi tidak terintegrasi. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi masyarakat tidak diedukasi sehingga tidak mengetahui apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
El Niño, Kekeringan, dan Karhutla Harus Diantisipasi sebagai Satu Rantai Risiko
HNW mengingatkan bahwa dampak El Niño dapat saling memperkuat. Kondisi kering dapat meningkatkan risiko karhutla. Karhutla dapat memperburuk kualitas udara. Sementara itu, panas ekstrem dan kualitas udara yang buruk secara bersamaan dapat meningkatkan tekanan terhadap kesehatan masyarakat.
“Karena itu, pemerintah jangan melihat El Niño secara sektoral. Jangan hanya Kementerian Pertanian yang bergerak karena persoalan pangan atau BNPB karena persoalan bencana. Kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari respons nasional,” jelas HNW.
Menurutnya, koordinasi antara BMKG, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga terkait harus dipastikan berjalan dalam satu kerangka kesiapsiagaan.
Minta Pemerintah Petakan Daerah dan Kelompok Paling Rentan
HNW mendorong pemerintah segera menyusun pemetaan wilayah yang menghadapi kombinasi risiko panas ekstrem, kekeringan, keterbatasan air, karhutla, dan buruknya kualitas udara.
“Jangan menggunakan pendekatan yang sama untuk semua daerah. Pemerintah harus mengetahui daerah mana yang paling rawan, siapa kelompok masyarakat yang paling rentan, serta intervensi apa yang harus dilakukan sebelum kondisi menjadi darurat,” katanya.
Menurut HNW, pemetaan tersebut penting agar sumber daya pemerintah dapat diarahkan secara tepat, termasuk penyediaan air bersih, penguatan layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, pencegahan karhutla, dan kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Dorong Pengawasan Komisi VIII dan Koordinasi Lintas Komisi
HNW mendorong Komisi VIII DPR RI, sebagai komisi yang membidangi penanggulangan bencana dan sosial, menguji secara konkret kesiapan BNPB dan Kementerian Sosial menghadapi skenario El Niño ekstrem, khususnya dalam melindungi kelompok rentan dan memastikan kesiapan pemerintah daerah.
“BNPB perlu menjelaskan peta wilayah prioritas, kesiapan rencana kontinjensi BPBD, kapasitas distribusi air dan logistik darurat, dukungan Dana Siap Pakai, serta mekanisme koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Sosial juga perlu memastikan lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin dengan balita, serta penghuni panti sosial masuk dalam prioritas perlindungan,” ujar HNW.
Menurutnya, karena ancaman ini juga menyangkut kesehatan, meteorologi, sumber daya air, ketenagakerjaan, pertanian, serta pengendalian karhutla, pengawasan perlu dilaksanakan secara lintas komisi sesuai lingkup mitra masing-masing.
“Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya instrumen yang sudah dimiliki, tetapi juga kapasitas, jangkauan layanan, dan kecukupannya untuk menghadapi skenario terburuk secara bersamaan,” katanya.
Jadikan Proyeksi sebagai Momentum Pencegahan
HNW menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum dampak El Niño mencapai tingkat yang lebih berat.
“Proyeksi itu seharusnya menjadi alarm, bukan membuat masyarakat panik. Pemerintah harus menggunakan waktu yang ada untuk memperkuat kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki kombinasi risiko panas, kekeringan, dan karhutla tinggi,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan seluruh peringatan dini benar-benar sampai kepada masyarakat dan diikuti intervensi konkret.
“Ukuran keberhasilan kita bukan hanya apakah pemerintah sudah mengeluarkan peringatan. Ukurannya adalah apakah peringatan itu mampu mencegah masyarakat menjadi korban,” pungkas Hidayat Nur Wahid.