Jakarta (12/02) — Polemik pembayaran proyek perbaikan rumah pascagempa di Kabupaten Alor kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah kontraktor mengaku belum menerima pelunasan pekerjaan meski proyek telah rampung sejak 2016. Persoalan ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI bersama perwakilan korban di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Para
Jakarta (12/02) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, sangat sepakat bila Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberdayakan peserta magang dalam membantu operasional lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, magang dari kalangan mahasiswa yang ditempatkan di lapas dan rutan selama ini menunjukkan peran positif dan sangat berkontribusi
Jakarta (12/02) — Anggota DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, memberikan catatan strategis terkait fluktuasi industri perhotelan nasional sepanjang tahun 2025. Menanggapi laporan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Alqassam menekankan bahwa meskipun sektor ini sempat tertekan, pertumbuhan unit akomodasi di daerah menjadi sinyal positif bagi pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan Maluku Utara. Izzuddin
Batam (11/02) — Ekonomi Kota Batam akhir-akhir ini menggeliat kencang setelah adanya pelemahan ekonomi Singapura. Kondisi ini disikapi dengan baik dan dianggap sebagai peluang sekaligus tantangan. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI yang melakukan Kunjungan Spesifik ke Kota Batam pada Selasa–Rabu (10–11/2/2026). Hadir saat kunjungan tersebut pihak Kementerian Pariwisata, BP Batam, BTP,
Jakarta (11/02) — Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri rapat perdana Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta berharap pemerintah dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menegaskan dukungan terhadap Palestina. “Bagi Indonesia, sesuai dengan yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo beberapa kali, kehadiran dalam forum Board of Peace
Jakarta (11/02) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan pemerintah yang siap membayar iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kepastian ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. “Kami
Jakarta (11/02) — Pangan adalah hak asasi manusia, negara wajib hadir menyediakan kepada rakyatnya. Hadirnya program Presiden Prabowo dengan MBG adalah wujud kewajiban ini secara bertahap. Pangan adalah jantung kedaulatan negara. Lima puluh persen problem negara adalah perut rakyat yang harus terisi pangan bergizi mulai dari Sabang sampai Merauke. “Stok pangan wajib terjamin di perkotaan
Jakarta (11/02) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menekankan bahwa peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi harus menjadi agenda nasional yang dikerjakan secara terencana dan terukur. Ia menyampaikan bahwa program KIP Kuliah sudah berada di jalur yang tepat dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, menurutnya,
Jakarta (11/02) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai penguatan peran generasi muda menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi sekaligus keberlanjutan kepemimpinan bangsa. Pandangan tersebut disampaikan Abdul Kharis saat menerima kunjungan silaturahim Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rombongan PP KAMMI dipimpin
Jakarta (11/02) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong Kementerian Kebudayaan untuk melakukan pembenahan regulasi cagar budaya secara komprehensif, mengingat potensi nilai ekonominya diprediksi mampu melampaui sektor pertambangan maupun perkebunan jika dikelola dengan strategi yang tepat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pelindungan