Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Hendry Munief: SNI Bukan Sekadar Sertifikasi, Melainkan Instrumen Kedaulatan Negara

Hendry Munief: SNI Bukan Sekadar Sertifikasi, Melainkan Instrumen Kedaulatan Negara

 

Bandung (27/05) — Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) menegaskan pentingnya menjadikan SNI sebagai instrumen kedaulatan negara, bukan sekadar sertifikasi administratif. Penegasan tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, selaku anggota Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota panja lainnya ke

Anis Byarwati: Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

Anis Byarwati: Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

 

Jakarta (26/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik nasional. Menurut Anis, putusan MK yang memberikan sanksi tegas berupa pengguguran partai politik di daerah pemilihan yang tidak memenuhi kuota

RUU Pemerintahan Aceh Dibahas, PKS Dorong Otonomi Khusus yang Adil dan Bermartabat

RUU Pemerintahan Aceh Dibahas, PKS Dorong Otonomi Khusus yang Adil dan Bermartabat

 

Jakarta (26/05) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapat Mini Fraksi tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi DPR RI dari F-PKS, Riyono, dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH ======================================================= Disampaikan oleh : Riyono, S.Kel., M.Si. Nomor Anggota     : A-475   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota

Hadapi Perubahan Iklim, Ledia Hanifa Tekankan Pentingnya Penguatan Riset dan Kurikulum yang Inklusif

Hadapi Perubahan Iklim, Ledia Hanifa Tekankan Pentingnya Penguatan Riset dan Kurikulum yang Inklusif

 

Jakarta (26/05) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menegaskan pentingnya menjadikan pendidikan perubahan iklim sebagai bagian utama dalam sistem pendidikan nasional. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam Diskusi Buku bertema “Shaping Climate Resilience Policy Through Inclusive Research” yang digelar oleh Katadata di Lounge Katadata, Jakarta,

Terima Aspirasi PDHI, Ledia Hanifa dan Slamet Soroti Pentingnya RUU Kedokteran Hewan untuk Ketahanan Kesehatan Nasional

Terima Aspirasi PDHI, Ledia Hanifa dan Slamet Soroti Pentingnya RUU Kedokteran Hewan untuk Ketahanan Kesehatan Nasional

 

Jakarta (26/05) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah bersama Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet menerima audiensi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) terkait urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kedokteran Hewan di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/05). Dalam pertemuan tersebut, PDHI menyampaikan

BPOM Bongkar 22 Produk Berbahaya, Komisi IX Ingatkan Risiko Kematian Mendadak

BPOM Bongkar 22 Produk Berbahaya, Komisi IX Ingatkan Risiko Kematian Mendadak

 

Jakarta (26/05) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperketat pengawasan peredaran obat bahan alam dan produk herbal menyusul temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap 22 produk berbahaya yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Menurut Netty, temuan tersebut sangat memprihatinkan karena produk-produk yang dijual sebagai herbal alami justru mengandung zat

Ateng Sutisna Dukung Aksi Nyata Jaga Laut Lewat Bantuan Pengelolaan Sampah dan Restorasi Ekosistem

Ateng Sutisna Dukung Aksi Nyata Jaga Laut Lewat Bantuan Pengelolaan Sampah dan Restorasi Ekosistem

 

Kepulauan Seribu (26/05) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian laut melalui penguatan pengelolaan sampah, pemulihan ekosistem pesisir, dan perlindungan sumber daya perikanan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Aksi Bersama untuk Pantai Lestari dalam rangka memperingati World Ocean Day 2026 di Pulau

Johan Rosihan: Bongkar Mafia Pupuk Sampai ke Akar, Jangan Hanya Korbankan Pengecer Kecil

Johan Rosihan: Bongkar Mafia Pupuk Sampai ke Akar, Jangan Hanya Korbankan Pengecer Kecil

 

Jakarta (26/05) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, meminta pemerintah membongkar mafia pupuk subsidi secara menyeluruh dan tidak berhenti hanya pada pencabutan izin pengecer di lapangan. Hal itu disampaikan sebagai respons atas langkah Kementerian Pertanian yang mencabut izin 2.231 pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah karena melanggar ketentuan harga eceran tertinggi