Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Kurniasih Mufidayati Apresiasi Perpres Pertahanan Negara Larang LGBTQ, Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya Harus Jadi Komitmen Bersama

Kurniasih Mufidayati Apresiasi Perpres Pertahanan Negara Larang LGBTQ, Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya Harus Jadi Komitmen Bersama

 

Jakarta (05/07) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memetakan berbagai bentuk ancaman nonmiliter, termasuk penyebaran budaya LGBTQ pada aspek sosial dan budaya, sebagai bagian dari analisis tantangan

Ahmad Heryawan Dorong RUU Daerah Kepulauan sebagai Instrumen Keadilan Pembangunan Nasional

Ahmad Heryawan Dorong RUU Daerah Kepulauan sebagai Instrumen Keadilan Pembangunan Nasional

 

Jakarta (04/07) — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan (DK) DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa pembentukan RUU DK ini merupakan momentum penting untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis, pelayanan publik, dan pembangunan yang berbeda dengan wilayah daratan. “RUU ini bukan

Terima Audiensi ANRI, Fraksi PKS Sambut Gagasan Integrasi Arsip Nasional ke Kurikulum Sejarah

Terima Audiensi ANRI, Fraksi PKS Sambut Gagasan Integrasi Arsip Nasional ke Kurikulum Sejarah

 

Jakarta (04/07) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menerima kunjungan audiensi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito beserta jajaran di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7). Pertemuan tersebut membahas rencana integrasi arsip nasional ke dalam pembelajaran sejarah di sekolah sebagai

Kasus TPA Jatiwaringin Jadi Alarm Nasional, Ateng Sutisna Ingatkan Pemda Akan Tata Kelola Sampah

Kasus TPA Jatiwaringin Jadi Alarm Nasional, Ateng Sutisna Ingatkan Pemda Akan Tata Kelola Sampah

 

Jakarta (04/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengingatkan bahwa kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin di harus menjadi alarm nasional bagi seluruh pemerintah daerah untuk segera memperbaiki tata kelola persampahan. Kebakaran yang terjadi sejak 30 Juni 2026 tersebut menjadu gambaran rapuhnya sistem pengelolaan sampah nasional yang masih didominasi praktik open

Nevi Zuairina Dukung Kegiatan Khatam Al-Qur’an di Sumbar II: Menanamkan Generasi Qur’ani untuk Masa Depan Bangsa

Nevi Zuairina Dukung Kegiatan Khatam Al-Qur’an di Sumbar II: Menanamkan Generasi Qur’ani untuk Masa Depan Bangsa

 

Agam (03/07) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan Khatam Al-Qur’an Santriwan dan Santriwati MDTA Al-Ihsan Sabil, Tobo Ladang, Pakan Sinayan, yang berlangsung dalam suasana penuh khidmat dan kebahagiaan. Menurut Nevi, tradisi Khatam Al-Qur’an merupakan seremoni atas selesainya

Bahas RUU SDI, Gamal Albinsaid Usulkan Konsep Layanan Proaktif ‘Sekali Lapor’

Bahas RUU SDI, Gamal Albinsaid Usulkan Konsep Layanan Proaktif ‘Sekali Lapor’

 

Jakarta (02/07) — Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI) diusulkan membawa perubahan paradigma layanan publik, dari sistem yang menunggu warga mengajukan permohonan menjadi sistem yang otomatis merespons kebutuhan warga berdasarkan data yang sudah dimiliki negara. Hal ini disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Gamal Albinsaid dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyusunan RUU

Kunjungan BKSAP ke Jateng, Meitri Soroti Transisi OSS yang Rugikan Pelaku Usaha dan Dorong Pelindungan Hukum bagi Pekerja Ekonomi Kreatif

Kunjungan BKSAP ke Jateng, Meitri Soroti Transisi OSS yang Rugikan Pelaku Usaha dan Dorong Pelindungan Hukum bagi Pekerja Ekonomi Kreatif

 

Semarang (02/07) — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk segera menyelesaikan kendala sistem perizinan usaha di daerah. Hal ini disampaikan menyusul temuan aspirasi dalam Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). Menyikapi transisi regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)

Kurniasih: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Acuan Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan SDM

Kurniasih: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Acuan Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan SDM

 

Jakarta (02/07) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang untuk pertama kalinya memetakan sektor ekonomi kreatif secara lebih komprehensif. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat akan menjadi landasan penting dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. “Data yang akurat sangat

Aher Tekankan Penyesuaian Fiskal Jangan Jadi Alasan Memberhentikan PPPK

Aher Tekankan Penyesuaian Fiskal Jangan Jadi Alasan Memberhentikan PPPK

 

Jakarta (02/07) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa penyesuaian fiskal di daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan solusi yang mampu menjaga keberlangsungan tenaga ASN, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hal tersebut disampaikan Ahmad Heryawan dalam sesi PKS Legislative

Perkuat Pemerataan Infrastruktur, Abdul Hadi Dorong Penambahan Anggaran Inpres Jalan Daerah pada APBN 2027

Perkuat Pemerataan Infrastruktur, Abdul Hadi Dorong Penambahan Anggaran Inpres Jalan Daerah pada APBN 2027

 

Jakarta (02/07) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendorong pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dalam APBN Tahun 2027. Menurutnya, masih banyak ruas jalan dan jembatan di daerah, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, yang memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan