Jakarta (07/10) — Kehadiran asosiasi peternak petelur di Komisi IV DPR RI membawa aspirasi tentang kondisi peternak ayam petelur saat ini. Ada lima harapan yang disampaikan, yaitu harga telur yang belum stabil dan masih berada pada kisaran Rp19.000–Rp21.000 per kg, kebutuhan jagung untuk bahan baku pakan, pengembalian tata kelola peternakan ayam petelur kepada rakyat, harga bungkil kedelai yang terjangkau, serta harapan agar telur masuk dalam bantuan pangan.

“Saya sudah berjuang untuk isu harga telur yang belum stabil sejak bulan Mei 2026. Sudah bertemu lima kali dengan peternak rakyat, hari ini bertemu di Komisi IV adalah wujud keseriusan memperjuangkan nasib peternak kita,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping.

Saat ini, harga acuan pemerintah untuk telur sudah berada di angka Rp26.000 per kg. Namun, dalam praktik di lapangan, harga masih berada di angka Rp21.000 per kg sehingga peternak masih mengalami kerugian pada kisaran Rp6.000–Rp7.000 per kg. Artinya, peternak mengalami kerugian mulai dari Maret hingga Oktober 2026 dan belum ada pergerakan harga yang menguntungkan peternak.

“Kebutuhan mendesak saat ini adalah kebutuhan jagung sebagai 50 persen bahan baku pakan ternak. Ada 221.000 ton untuk periode September 2026–Februari 2027 yang harus dipenuhi. Negara harus bisa menyediakan jagung ini untuk rakyat, untuk peternak rakyat,” tambah Riyono.

Data per Oktober 2026 menunjukkan alokasi jagung SPHP sebesar 250.000 ton. Saat ini, stok Bulog baru 30.000 ton yang harus disebar ke seluruh Indonesia. Jumlah tersebut masih jauh dari cukup. Bulog harus mencari jalan keluar, baik melalui penyerapan dalam negeri maupun, apabila tidak mencukupi, dengan mengambil langkah impor.

“Saya mendukung dalam waktu satu bulan agar kebutuhan jagung untuk peternak bisa dipenuhi segera, jangan lama untuk urus rakyat. Habiskan semua stok yang ada, koperasi peternak bisa akses dan kekurangan harus dipenuhi,” tambah Riyono Caping.

Harapan peternak rakyat untuk dapat mengendalikan tata kelola dan tata niaga telur harus diprioritaskan. Para investor besar berupa entitas usaha dan konglomerasi harus diatur dengan ketat agar tidak merugikan peternak kecil.

“Lima harapan peternak akan diperjuangkan oleh Komisi IV ke eksekutif sebagai wujud keberpihakan negara kepada rakyat. Kemungkinan besar juga akan ada usulan khusus BUMN yang produksi pakan sektor peternakan,” tutup Riyono Caping.