Jakarta (09/10) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI, Muhammad Kholid, menyampaikan keprihatinan atas meluasnya dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan warga di Sumatra dan Kalimantan.
Ia mendorong agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada perlindungan warga secepat mungkin. Ia juga mendorong Indonesia tampil memimpin di ASEAN karena asap kini sudah menjadi persoalan kawasan.
“Kabut asap telah mengganggu kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan hubungan dengan negara tetangga. Penanganan harus segera dipercepat,” ujar Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/10).
Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan hingga 8 Oktober 2026 pukul 21.10 WIB, terdapat 387 titik panas berkepercayaan tinggi di seluruh Indonesia. Sumatra Selatan masih mencatat 130 titik panas dan Kalimantan Tengah 86 titik.
Sementara itu, BMKG melaporkan 622 titik panas di Kalimantan Barat dalam pemantauan 24 jam terakhir hingga 9 Oktober, disertai potensi gangguan jarak pandang akibat kabut asap.
Menurut Kholid, data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu tetap diperkuat, terutama dalam perlindungan kesehatan warga dan pencegahan kebakaran berulang.
Kholid juga mengapresiasi kerja satuan tugas (satgas) di lapangan. Namun, ia menilai sumber api dan dampak asap sering berada di wilayah yang berbeda sehingga perlindungan warga tidak bisa diserahkan kepada masing-masing daerah.
“Perlindungan warga, terutama ibu hamil, anak-anak, serta sekolah, pekerja, dan layanan kesehatan dapat menjadi bagian dari komando penanganan yang sudah berjalan. Selain itu, sumber kebakaran harus dibuka secara transparan dan setiap pelaku ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Asap dari Indonesia kini juga dirasakan negara tetangga. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan menyatakan kesediaan untuk mengambil langkah yang diperlukan.
“Kami mengapresiasi respons cepat Presiden. Momentum ini perlu dijawab dengan kepemimpinan Indonesia di kawasan, bukan sikap defensif,” ujar Kholid.
Kholid, alumnus Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia, mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dan menjadi tuan rumah pusat koordinasi ASEAN untuk penanganan asap lintas batas.
Posisi ini memberi Indonesia ruang untuk memimpin, bukan sekadar merespons desakan negara lain.
“Indonesia harus mengambil inisiatif dalam pertemuan negara-negara ASEAN dan menjadikan pusat koordinasi tersebut sebagai simpul kerja sama penanganan asap di kawasan,” sambungnya.
Menurut Kholid, bantuan dari negara-negara ASEAN dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan di lapangan, dengan komando tetap di tangan Indonesia.
Kepemimpinan di kawasan juga harus dimulai dari dalam negeri melalui penanganan yang terbuka dan perlindungan warga yang nyata.
“Kerja sama ASEAN patut digunakan untuk mempercepat penanganan, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah Indonesia,” pungkas Kholid, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi).