Author: Humas Fraksi PKS

Wujudkan Ketahanan Pangan, Aher Tegaskan Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

11/07/2026 19:27 Humas Fraksi PKS

Serang (11/07) — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan persoalan pertanahan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi bagi berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Memang di beragam tempat masalah tanah ini memang sering kali mencuat. Karena itulah Komisi

Habib Aboe Bakar Dorong Surabaya Perkuat Sister City dengan Guangzhou, Busan, dan Kitakyushu

11/07/2026 19:26 Humas Fraksi PKS

Surabaya (11/07) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya dengan mengusung tema “Peran Diplomasi DPR RI untuk Pembangunan Kota Surabaya: Sinergi dan Kolaborasi”. Dalam pertemuan tersebut, BKSAP mendorong Pemkot Surabaya untuk memperkuat capaian daerah melalui diplomasi luar negeri dan mengoptimalkan kerja sama internasional secara lebih konkret. Anggota

Bersamai Ketua Komisi IV DPR RI Panen Raya di Klaten, Abdul Kharis Dorong Modernisasi Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan

11/07/2026 19:26 Humas Fraksi PKS

Klaten (11/07) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memimpin kegiatan Panen Raya Padi di lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, pada Jumat (10/7/2026). Langkah ini menjadi bentuk komitmen nyata dari jajaran legislatif dalam mendorong modernisasi pertanian nasional demi memperkuat ketahanan pangan. Dalam kegiatan strategis

Meity Dukung Penerapan Ganti Rugi Finansial Korban Eksploitasi dan Perdagangan Anak di Bawah Umur di Cibitung

10/07/2026 22:41 Humas Fraksi PKS

Jakarta (10/07) — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia mendukung upaya LPSK yang mendorong penerapan ganti rugi finansial secara maksimal dalam kasus Cibitung, Bekasi dan Lokasari, Jakarta Barat. Restitusi dalam kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak di bawah umur di dua kawasan tersebut bertujuan untuk membiayai pemulihan medis jangka

Dengar Keluhan Masyarakat Ketapang, BAM DPR RI: Korporasi Wajib Selesaikan Ganti Rugi!

10/07/2026 22:41 Humas Fraksi PKS

Jakarta (10/07) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti konflik agraria Desa Pelak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan korporasi, yang dinilai merugikan masyarakat desa setempat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka. “Masalahnya ada di izin

Anggota Komisi XI DPR Minta Wacana Pembubaran Bea Cukai Jadi Opsi Terakhir

10/07/2026 17:40 Humas Fraksi PKS

Jakarta (10/07) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menilai wacana pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bukan langkah yang perlu didahulukan. Jika hal tersebut dilakukan, dikatakan Amin, maka harus menjadi opsi terakhir. Dia awalnya mengatakan pemerintah harus lebih fokus pada upaya reformasi tata kelola dan pembenahan sistem pengawasan di lingkungan

RUU Sisdiknas Masuk Tahap Akhir, Fikri Faqih Dorong Solusi Krisis Guru dan Kemandirian Pesantren

10/07/2026 17:38 Humas Fraksi PKS

Yogyakarta (10/07) — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus mampu menjawab persoalan mendasar di dunia pendidikan, mulai dari krisis guru hingga kekhasan pesantren. Penegasan ini disampaikan Fikri usai Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026). Menurut Fikri, pemenuhan kebutuhan

Ateng Sutisna: Reaktivasi Bandara Husein Jangan Jadi “Vonis Mati” Untuk Kertajati

10/07/2026 17:38 Humas Fraksi PKS

Jakarta (10/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah tidak melihat reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung dan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai dua kebijakan yang saling bertentangan. Pembukaan kembali penerbangan komersial di Bandara Husein memang dapat menggerakkan kembali ekonomi Bandung Raya. Tetapi

Habib Idrus Usulkan Islamic International Financial Hub Jadi Diferensiasi Utama PFII

10/07/2026 17:37 Humas Fraksi PKS

Jakarta (10/07) — Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) di Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR RI terus bergulir. Dalam rapat Panja bersama pemerintah, Anggota Panja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Habib Idrus Aljufri, mengusulkan agar Islamic International Financial Hub menjadi bagian penting dalam desain RUU PFII sebagai keunggulan kompetitif

Slamet: Ketahanan Pangan Tidak Cukup Diukur dari Stok, tetapi dari Kemampuan Rakyat Membeli Pangan