Yogyakarta (19/07) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menegaskan bahwa pers harus kembali kepada jati dirinya sebagai penyambung suara masyarakat dan pengawal kepentingan publik. Menurutnya, media yang dekat dengan rakyat akan semakin kuat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memperkokoh demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Nasir Djamil usai menerima Pemred Award
Jakarta (19/07) — Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menyuarakan kondisi masyarakat di wilayah kepulauan dan pesisir terluar yang kesulitan mengakses layanan bantuan hukum, dalam Rapat Kerja Komisi XIII bersama Wakil Menteri Hukum RI. Ia mengangkat isu ini sebagai bagian dari evaluasi kinerja Kementerian Hukum sepanjang 2025, Kamis (16/07/2026). Mengutip studi UNDP, Saadiah menjelaskan
Jakarta (18/07) — Presiden PKS Almuzzammil Yusuf atau Bang Jamil dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menyatakan komitmen untuk mendukung pembinaan Tim Sepak Bola Amputee Indonesia agar mampu terus meningkatkan prestasi di tingkat internasional. Dukungan tersebut disampaikan sebelum pertandingan persahabatan mini soccer antara tim Presiden PKS dan tim PKB di Lapangan Mini Soccer
Jakarta (18/07) — Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (Bang Jamil) bersama Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) melakukan silaturahmi melalui pertandingan mini soccer di Jakarta, Jumat (17/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB sekaligus memanfaatkan semarak Piala Dunia 2026 sebagai momentum mempererat hubungan antar-elite politik. Pertandingan berlangsung dalam
Jakarta (18/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mendesak pemerintah memberlakukan moratorium terbatas dan bersyarat terhadap seluruh tahapan pengembangan panas bumi di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Moratorium tersebut harus mencakup penawaran wilayah kerja, penugasan kepada badan usaha, penerbitan izin lanjutan, pembukaan akses, hingga pengeboran eksplorasi sampai terdapat kepastian mengenai
Jakarta (18/07) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat menyiapkan skema penambahan anggaran Transfer ke Daerah bagi sekitar 39 daerah yang benar-benar tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI (08/06/2026). Kemendagri melakukan pendampingan mingguan dan meneliti postur anggaran daerah yang
Jakarta (17/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mengingatkan perlunya penguatan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring meningkatnya kejadian di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Menurut Politisi PKS ini, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pencegahan
Majalengka (17/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mengapresiasi penyelenggaraan International Conference on Education, Language, and Technology (INACOLET) 2026 yang digelar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) bekerja sama dengan UMC Press pada 16–17 Juli 2026. Mengusung tema Transforming Science Ecosystems through Language, Education,
Jakarta (17/07) — Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa sebanyak 1.252.252 tenaga kerja yang masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap. Para pegawai dalam skema transisi tersebut dipastikan tetap memperoleh Nomor Induk Pegawai serta kontrak kerja minimal satu tahun. Namun, proses pengangkatan menjadi penuh waktu tidak
Jakarta (17/07) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengkritisi struktur belanja Kementerian Hukum RI dalam Rapat Kerja evaluasi anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama Wakil Menteri Hukum. Politisi PKS asal Dapil Maluku ini menyoroti kesenjangan mencolok antara belanja untuk fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat dan belanja untuk dukungan manajemen internal kementerian,