Jakarta (19/10) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, mendorong penguatan kepemimpinan perempuan di ruang publik melalui peningkatan kapasitas, integritas, serta kerja politik yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen harus berjalan seiring dengan kualitas kepemimpinan dan kontribusi nyata terhadap pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Reni dalam Sarasehan Anggota Legislatif (Aleg) Perempuan Nasional PKS yang menjadi bagian dari rangkaian Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026, yang berlangsung pada 19–20 Oktober 2026 di Jakarta.
Reni menyoroti kesenjangan antara besarnya populasi perempuan dan keterwakilannya dalam lembaga legislatif. Meski perempuan mencakup hampir separuh penduduk Indonesia, keterwakilan mereka di DPR RI periode 2024–2029 baru mencapai sekitar 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan partisipasi politik perempuan masih menjadi pekerjaan penting dalam pembangunan demokrasi Indonesia.
“Kalau tadi secara populasi kita hampir separuh dari totalitas penduduk Indonesia, secara kursi kita di parlemen kita masih seperlima. Kita ini separuh populasi, tapi jumlahnya masih di seperlima,” ujar Reni.
Menurutnya, peningkatan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan afirmasi. Para legislator perempuan juga harus membangun kepercayaan publik melalui kinerja, kompetensi, dan kedekatan dengan masyarakat. Keberhasilan mereka menjalankan amanah akan turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap calon-calon pemimpin perempuan pada masa mendatang.
Reni juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan dinamika politik. Merujuk pada kajian akademiknya mengenai dynamic transactional leadership, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga kemampuan mengembangkan diri, membangun hubungan timbal balik, dan menyesuaikan pendekatan dengan tantangan yang terus berubah.
“Sesungguhnya bicara tentang kepemimpinan itu ternyata tidak hanya bicara tentang kapasitas diri kita, tetapi tentang bagaimana dia mengembangkan kapasitasnya itu. Karena medan berubah, situasi berubah, kadang kondisi sosial juga berubah,” jelasnya.
Dalam konteks perjuangan politik, Reni mengingatkan bahwa keterbatasan sumber daya finansial tidak boleh menjadi penghalang bagi perempuan untuk membangun kepemimpinan. Ia mendorong para legislator perempuan memperkuat investasi sosial berkelanjutan melalui pelayanan masyarakat, perluasan jejaring, dan interaksi yang demokratis. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik yang tidak semata-mata bertumpu pada kekuatan modal.
Di sisi lain, Reni mengakui masih terdapat berbagai tantangan struktural dan sosial yang dihadapi perempuan dalam kepemimpinan publik, mulai dari pengelolaan peran keluarga dan pekerjaan, stigma terhadap kemampuan perempuan, keterbatasan akses modal dan jejaring, hingga kekerasan serta serangan di ruang digital. Karena itu, ia menilai dukungan lingkungan, penguatan kapasitas, dan solidaritas antarpemimpin perempuan perlu terus dikembangkan.
“Stigma dan stereotip kadang dianggap, ‘Ah, perempuan enggak bisa. Paling politisi perempuan bisanya cuma ngeramein.’ Nah, kita tunjukkan bahwa kita punya kapasitas,” tegasnya.
Lebih jauh, Reni mengingatkan agar kiprah perempuan di parlemen tidak melepaskan perhatian terhadap persoalan mendasar yang dihadapi keluarga dan anak. Ia menilai perlindungan anak, akses pendidikan dan kesehatan, penguatan karakter, serta pencegahan kekerasan dan perundungan harus menjadi perhatian bersama para legislator perempuan, terlepas dari komisi maupun bidang tugas masing-masing.
“Apapun komisi kita, apapun sektor yang kita geluti, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita sentuh sebagai aleg perempuan,” ujarnya.