Jakarta (19/10) — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengintegrasikan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
⠀
Integrasi tersebut dibahas dalam Workshop Integrasi SIPASTI-Pemda dengan SIPD yang berlangsung secara hibrida dari Gedung BPSDM Kemendagri pada 29–30 September 2026.
⠀
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk memperkuat tata kelola perencanaan dan pengelolaan belanja pekerjaan konstruksi di daerah agar lebih terstandar, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
⠀
Integrasi SIPASTI-Pemda dengan SIPD menjadi langkah konkret untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem informasi yang mendukung kualitas perencanaan biaya konstruksi. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda, Agus Fatoni, menegaskan bahwa pekerjaan konstruksi memiliki porsi yang cukup signifikan dalam struktur belanja daerah.
⠀
Mengomentari kebijakan Kemendagri tersebut di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam mengintegrasikan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi Pemerintah Daerah (SIPASTI-Pemda) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
⠀
Integrasi kedua sistem tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja pekerjaan konstruksi di daerah, mengingat sektor konstruksi merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur belanja pemerintah daerah.
⠀
“Integrasi SIPASTI-Pemda dengan SIPD merupakan terobosan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Sistem yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan biaya konstruksi yang lebih akurat, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
⠀
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa pembangunan daerah yang efektif tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan penganggaran, serta efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
⠀
Oleh karena itu, integrasi SIPASTI-Pemda dengan SIPD akan memperkuat sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah sehingga proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur dan berbasis data yang valid.
⠀
Selain itu, digitalisasi tata kelola pembangunan daerah merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan berbasis elektronik yang tengah dijalankan pemerintah.
⠀
“Banyak persoalan pembangunan daerah berawal dari lemahnya perencanaan biaya dan kurangnya standar dalam penyusunan harga perkiraan sendiri. Akibatnya muncul risiko pemborosan anggaran, ketidakefisienan proyek, bahkan potensi penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan daerah. Transformasi digital harus mampu menghadirkan tata kelola yang lebih efisien, mengurangi ruang manipulasi data, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Integrasi sistem seperti ini akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang lebih efektif dan akuntabel,” tegas Ketua BAM DPR RI ini.
⠀
Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari Dapil Jawa Barat II ini mengapresiasi sinergi antara Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Stranas PK dalam membangun sistem yang mendukung pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan anggaran.
⠀
Pendekatan pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan setelah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah menjadi penting agar mampu memanfaatkan sistem yang telah dibangun secara optimal.
⠀
Keberhasilan integrasi teknologi tidak hanya bergantung pada perangkat aplikasi, tetapi juga pada kompetensi aparatur yang mengoperasikannya.
⠀
Selain itu, ia berharap integrasi SIPASTI-Pemda dengan SIPD dapat menghasilkan standar biaya konstruksi yang lebih akurat dan seragam di seluruh daerah sehingga pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
⠀
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari desain sistem. Ketika perencanaan biaya, standar harga, dan proses penganggaran dilakukan secara transparan serta terdokumentasi dalam sistem yang terintegrasi, maka ruang penyimpangan akan semakin sempit. Inilah esensi tata kelola pemerintahan yang modern dan berintegritas. Teknologi yang baik harus diikuti oleh aparatur yang kompeten. Karena itu, pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas SDM daerah harus berjalan seiring dengan implementasi sistem agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan hasil pembangunan yang nyata. Karena itu, saya mendukung penuh penguatan sistem yang mampu meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas belanja daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Kang Aher.