PKS: Revisi UU Kehutanan Harus Utamakan Perlindungan Hutan, Bukan Sekadar Permudah Investasi
Jakarta (21/07) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus menjadi momentum memperkuat perlindungan dan tata kelola hutan nasional, bukan sekadar memberikan kemudahan pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan investasi. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI Reni Astuti saat membacakan Pendapat Mini Fraksi