Jakarta (18/09) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan sebanyak 230.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi berstatus penuh waktu tanpa tes yang dibiayai penuh melalui APBN 2027. Langkah ini merupakan komitmen awal DPR dan pemerintah dalam memperjelas status sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru honorer di
Jakarta (18/09) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menekankan pentingnya memperkuat literasi keuangan masyarakat sebagai salah satu benteng menghadapi maraknya aktivitas keuangan ilegal. Upaya tersebut, menurutnya, membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan, dan media. Hal tersebut disampaikan Anis dalam kegiatan Bimbingan Masyarakat: Edukasi Keuangan Terkait
Jakarta (17/09) — Kapoksi Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo menyoroti sejumlah konsekuensi yang perlu dikaji secara mendalam dalam rencana penerapan kewarganegaraan ganda terbatas melalui revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Hal tersebut disampaikan Yanuar dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Fraksi PKS bertajuk “Formulasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas Berbasis Talenta Strategis dalam Revisi UU Kewarganegaraan”
Jakarta (17/09) — Ketua Umum PerCa Indonesia Rulita Anggraini mendorong revisi Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan kepastian status dan perlindungan yang lebih adil bagi anak hasil perkawinan campuran. Menurutnya, pengaturan kewarganegaraan perlu mengedepankan ikatan keturunan anak dengan Indonesia serta menjawab berbagai kendala administratif yang dihadapi keluarga perkawinan campuran. Hal tersebut disampaikan Rulita dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD)
Jakarta (17/09) — Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI Widodo menegaskan pemerintah masih membuka ruang masukan dan penyempurnaan dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan. Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Fraksi PKS bertajuk “Formulasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas Berbasis Talenta Strategis dalam Revisi UU Kewarganegaraan” di Ruang Rapat Pleno
Jakarta (17/09) — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menilai wacana kewarganegaraan ganda terbatas perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan manfaat bagi talenta strategis sekaligus potensi persoalan hukum, keamanan, loyalitas, dan kepentingan nasional. Hal tersebut disampaikan Hikmahanto dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Fraksi PKS bertajuk “Formulasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas Berbasis Talenta Strategis
Jakarta (17/09) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan Fraksi PKS belum menentukan sikap terkait wacana kewarganegaraan ganda terbatas dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Fraksi PKS masih menggali pandangan dari para pakar dan pemangku kepentingan sebelum merumuskan sikap terhadap RUU tersebut. Hal itu disampaikan Kharis saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Fraksi PKS
Jakarta (17/09) — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus menghadirkan kepastian hukum sekaligus memastikan tidak ada anak yang memiliki keterikatan kewarganegaraan dengan Indonesia justru terjebak dalam kondisi tanpa kewarganegaraan (statelessness). Hal tersebut disampaikan Yanuar dalam sesi penutup
Jakarta (17/09) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS dari daerah pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, promosi pariwisata harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan kepentingan masyarakat lokal. Pernyataan tersebut disampaikan Alqassam Kasuba menyikapi dugaan perburuan penyu sisik oleh
Jakarta (17/09) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp1,232 triliun. Angka tersebut lebih rendah sekitar 11,75 persen dibandingkan belanja KLH/BPLH tahun 2026. Hal tersebut menjadi perhatian Meitri mengingat pengelolaan sampah merupakan salah satu program prioritas nasional