Jakarta (22/07) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa, mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah memiliki perhitungan mengenai kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagai dasar dalam menentukan program studi yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan Ledia dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di DPR
Jakarta (22/07) — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menyatakan optimisme bahwa RUU Daerah Kepulauan akan dapat diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang pada periode keanggotaan DPR RI saat ini. Optimisme tersebut menguat setelah Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan menerima berbagai masukan strategis dari
Jakarta (22/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menilai dominasi pembiayaan melalui Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam program Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi peringatan serius bagi kemandirian Indonesia dalam mengelola data geospasial strategis. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata menyangkut komposisi anggaran, melainkan berkaitan langsung dengan kedaulatan data, penguasaan teknologi,
Jakarta (22/07) — Menyikapi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kian sepi peminat hingga menyusut di bawah 60 siswa, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar mengecualikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Kamis (22/7/2026), sebagai peringatan bahwa
Jakarta (21/07) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) harus menjadikan keuangan syariah sebagai salah satu fondasi utama pembangunan pusat finansial nasional. Dengan potensi ekonomi syariah yang dimiliki Indonesia, PFII diharapkan tidak hanya menjadi pusat investasi global, tetapi juga berkembang sebagai Islamic International Financial Hub yang
Jakarta (21/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, mendorong agar pelaksanaan Program Pemagangan Nasional semakin diarahkan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi para lulusan baru. Menurutnya, penempatan peserta magang perlu lebih banyak dilakukan di sektor swasta agar peluang peserta untuk direkrut menjadi karyawan setelah masa magang dapat meningkat. Hal tersebut
Jakarta (21/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menilai sistem penerimaan mahasiswa baru nasional perlu ditata kembali agar menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan sehat. Selain itu, ia juga menyoroti persoalan semakin berkurangnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri yang memerlukan langkah penanganan secara komprehensif. Pernyataan
Jakarta (21/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan komitmen pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau. Menurutnya, revisi Undang-Undang Kehutanan harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi sehingga karhutla tidak lagi menjadi bencana tahunan. Hal tersebut disampaikan dalam sesi
Jakarta (21/07) — Ketua BAM DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menilai penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi perhelatan olahraga terbesar di dunia, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang sangat besar sekaligus berfungsi sebagai ruang diplomasi lunak (soft diplomacy) dalam menyuarakan isu-isu kemanusiaan, termasuk dukungan terhadap Palestina. Hal tersebut disampaikan dalam sesi
Jakarta (21/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi berinisial AKL yang ditemukan meninggal dunia di kawasan semak belukar dekat RSUD Tengku Rafi’an, Kabupaten Siak, Riau. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar penyebabnya