Author: Humas Fraksi PKS

Fikri Faqih Sebut 20 Persen APBN Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo

19/09/2026 20:20 Humas Fraksi PKS

Jakarta (19/09) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Menyikapi rencana Presiden Prabowo yang mengusulkan pendidikan negeri gratis—termasuk peluang pembiayaan dari uang sitaan tindak pidana

Adang Daradjatun Apresiasi Razia Gabungan di Lapas Narkotika, Pengawasan Harus Berkala

19/09/2026 20:15 Humas Fraksi PKS

Jakarta (19/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mengapresiasi langkah jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama aparat penegak hukum yang melakukan razia gabungan secara mendadak di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Menurut Adang, langkah pemeriksaan secara berkala dan melibatkan lintas instansi penting untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dari narkotika maupun barang-barang yang dilarang.

4,5 Juta Ton Beras Akan Digelontorkan, Johan: Pastikan Manfaatnya Terasa di Harga yang Dibayar Rakyat

19/09/2026 14:18 Humas Fraksi PKS

Jakarta (19/09) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai besarnya intervensi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sepanjang 2026 menunjukkan negara memiliki instrumen yang kuat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Dengan tambahan SPHP dan kelanjutan bantuan pangan hingga akhir tahun, penggunaan CBP tahun ini diproyeksikan mendekati 4,5 juta ton. “Empat setengah juta ton adalah

Meitri Dorong PLN Perkuat Keandalan Listrik Kalteng di Tengah Karhutla

18/09/2026 23:19 Humas Fraksi PKS

Balikpapan (18/09) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong PT PLN memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Tengah, terutama di tengah kondisi karhutla dan kabut asap yang masih terjadi. Meitri menilai pemadaman listrik dalam situasi karhutla memiliki dampak yang lebih serius dibandingkan kondisi normal. Pasalnya, masyarakat membutuhkan listrik untuk mengoperasikan kipas, pendingin

Riyono Caping: Dukung Program KKP, Impor Udang Vaname Tidak Diperlukan

18/09/2026 23:19 Humas Fraksi PKS

Jakarta (18/09) — Realisasi impor udang Vaname dari Ekuador dan Argentina tanpa persetujuan dari KKP jelas melukai rasa nasionalisme serta iklim usaha sektor perikanan yang menjadi prioritas nasional. Adanya alasan kawasan berikat serta kekhususan impor harus ditinjau ulang untuk keberpihakan kepada pembudidaya dalam negeri. “Pasca kasus cesium 137 terhadap industri udang nasional harusnya menjadi perhatian

Adang Daradjatun: KUHAP Baru Harus Diikuti Aturan Pelaksana yang Jelas

18/09/2026 23:18 Humas Fraksi PKS

Jakarta (18/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mendorong agar pemberlakuan KUHAP baru segera diikuti dengan aturan pelaksana yang jelas, khususnya terkait koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara, Jumat (18/9/2026). Menurut Adang, perubahan hukum acara pidana harus memberikan kepastian bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai

Johan Rosihan: Jaminan Mutu Harus Jadi Tangga UMKM Perikanan Naik Kelas

18/09/2026 17:05 Humas Fraksi PKS

Badung (18/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong penguatan sistem penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan agar mampu melindungi konsumen sekaligus meningkatkan nilai tambah produk masyarakat. Hal tersebut disampaikan Johan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bali, di Badung,

Hendry Munief Soroti Privatisasi Pulau dan Abrasi Pantai: Harus Jadi Perhatian dalam RUU Daerah Kepulauan

18/09/2026 17:05 Humas Fraksi PKS

Jakarta (18/09) — Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, menyoroti persoalan privatisasi ruang pesisir dan pulau-pulau kecil serta ancaman abrasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI di DPR RI, Kamis (17/9/2026). Hendry Munief menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya,

Fikri Faqih Pastikan 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

18/09/2026 17:04 Humas Fraksi PKS

Jakarta (18/09) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan sebanyak 230.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi berstatus penuh waktu tanpa tes yang dibiayai penuh melalui APBN 2027. Langkah ini merupakan komitmen awal DPR dan pemerintah dalam memperjelas status sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru honorer di

Anis Byarwati: Jurnalis Punya Peran Strategis Lindungi Masyarakat dari Keuangan Ilegal