Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Festival Aspirasi di Palembang, BAM DPR Dorong Tata Kelola Perkotaan Berkelanjutan Atasi Banjir dan Kepadatan Lalu Lintas

Festival Aspirasi di Palembang, BAM DPR Dorong Tata Kelola Perkotaan Berkelanjutan Atasi Banjir dan Kepadatan Lalu Lintas

 

Palembang (18/06) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan guna mengimbangi pesatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026). Menurutnya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di

Aher Dukung Insentif Fiskal Rp1 Triliun untuk Daerah Berprestasi, Dorong Kompetisi Sehat dan Percepat Pembangunan Daerah

Aher Dukung Insentif Fiskal Rp1 Triliun untuk Daerah Berprestasi, Dorong Kompetisi Sehat dan Percepat Pembangunan Daerah

 

Jakarta (18/06) — Kementerian Dalam Negeri menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang akan disalurkan secara bertahap bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, (20/05/2026) menjelaskan bahwa pemberian penghargaan berupa dana insentif berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar ini dibagi berdasarkan regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, Jawa-Bali,

Habib Idrus Soroti Anomali Harga Pengadaan Barang dan Jasa, Minta LKPP Perkuat Pengawasan

Habib Idrus Soroti Anomali Harga Pengadaan Barang dan Jasa, Minta LKPP Perkuat Pengawasan

 

Jakarta (17/06) — Maraknya temuan anomali harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang justru lebih dulu diungkap publik menjadi sorotan Komisi XI DPR RI. Anggota Komisi XI, Habib Idrus Salim Al-Jufri, meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkuat fungsi pengawasan dan deteksi dini agar potensi pemborosan anggaran negara dapat dicegah lebih cepat. Hal

DPR Restui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Fikri Faqih Beri Catatan Krusial soal Pembinaan Pemain Lokal

DPR Restui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Fikri Faqih Beri Catatan Krusial soal Pembinaan Pemain Lokal

 

Jakarta (17/06) — Komisi X DPR RI resmi menyetujui rekomendasi alih kewarganegaraan (naturalisasi) dua pesepak bola, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta pimpinan PSSI di Ruang Rapat Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Persetujuan naturalisasi

Rizal Bawazier: Siap Kawal, Komisi VI Targetkan RUU Perkoperasian Rampung Tahun Ini

Rizal Bawazier: Siap Kawal, Komisi VI Targetkan RUU Perkoperasian Rampung Tahun Ini

 

Jakarta (17/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menegaskan komitmen DPR untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian agar dapat diselesaikan pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, CORE Indonesia: Koperasi Harus Jadi Agregator Ekonomi Rakyat, Bukan Sekadar Pelengkap Pasar

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, CORE Indonesia: Koperasi Harus Jadi Agregator Ekonomi Rakyat, Bukan Sekadar Pelengkap Pasar

 

Jakarta (17/06) — Pengamat Ekonomi dari CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus diarahkan untuk memperkuat daya saing koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat yang mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi modern. Hal itu disampaikan Dipo dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang digagas Fraksi

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, FORKOPI Dorong Momentum Reformasi Koperasi Nasional

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, FORKOPI Dorong Momentum Reformasi Koperasi Nasional

 

Jakarta (17/06) — Perwakilan Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI), Kartiko Adi Wibowo, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus menjadi momentum reformasi besar bagi gerakan koperasi nasional setelah lebih dari tiga dekade menggunakan kerangka regulasi yang sama. Hal tersebut disampaikan Kartiko dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang digagas Fraksi

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, Akademisi IPB Dorong Penguatan Jati Diri dan Tata Kelola Koperasi

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, Akademisi IPB Dorong Penguatan Jati Diri dan Tata Kelola Koperasi

 

Jakarta (17/06) — Akademisi Bidang Koperasi dan Kewirausahaan IPB University, Maryono, menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar instrumen kebijakan ekonomi, melainkan amanat konstitusi yang harus menjadi fondasi pembangunan ekonomi kerakyatan Indonesia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang tengah dibahas harus mampu menjaga jati diri koperasi dan tidak mengulang kesalahan regulasi sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Maryono

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, Menkop Dorong Regulasi Baru untuk Wujudkan Koperasi yang Adaptif dan Berdaya Saing

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, Menkop Dorong Regulasi Baru untuk Wujudkan Koperasi yang Adaptif dan Berdaya Saing

 

Jakarta (17/06) — Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, menegaskan pentingnya pembentukan Undang-Undang Perkoperasian yang baru guna menjawab perkembangan zaman sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan nasional. Hal tersebut disampaikan Ferry saat memberikan sambutan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI di

Reni Astuti: RUU Perkoperasian Harus Jawab Tantangan Digital dan Perkuat Ekonomi Rakyat

Reni Astuti: RUU Perkoperasian Harus Jawab Tantangan Digital dan Perkuat Ekonomi Rakyat

 

Jakarta (17/06) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, menegaskan dukungan penuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap percepatan pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Reni saat memberikan sambutan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi