Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Johan Rosihan Dorong Penguatan Karantina NTB Masuk Anggaran 2027

 

Jakarta (20/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memastikan usulan tambahan anggaran Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan karantina di daerah, termasuk Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat. Hal itu disampaikan Johan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama jajaran

Pemerintah Berencana Angkat PPPK Jadi PNS Pusat, PKS: Ini Sejalan dengan Perjuangan Kami

 

Jakarta (20/08) — Rencana pemerintah untuk mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah pusat mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal DPP PKS sekaligus Anggota DPR RI, Muhammad Kholid. Rencana ini sebelumnya disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai salah satu opsi untuk meringankan beban pembiayaan daerah, khususnya terkait gaji

Meity Dukung Perjuangan Para Kurator Hukum Wujudkan UU Profesi

 

Makassar (20/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, mendukung perjuangan para kurator hukum dalam pembentukan undang-undang profesi kurator segera. Hal itu ia nyatakan dalam pertemuan atau diskusi bersama dengan sejumlah asosiasi kurator Sulawesi Selatan pada Kamis (20/8/2026). Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Jalan Sultan Alauddin, Makassar tersebut, Meity

Ateng Sutisna Dorong Unggas Lokal Jadi Pilar Ketahanan Pangan

 

Majalengka (20/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menilai pengembangan ternak unggas lokal perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda strategis ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberadaan plasma nutfah seperti Ayam Sentul harus diikuti tata kelola pembibitan, riset, budidaya, pembiayaan, hingga kepastian pasar agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan peternak

Johan Rosihan Minta Pemerintah Perjelas Strategi Mitigasi Karhutla

 

Jakarta (20/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan NTB I, Johan Rosihan, meminta pemerintah menyusun rencana mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih jelas dan terukur. Menurutnya, langkah mitigasi diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Hal tersebut disampaikan Johan dalam rapat kerja Komisi IV

Nevi Zuairina Minta Himpunan Masyarakat Tani Lengkapi Bukti Sengketa Lahan di Bulukumba dan Sulawesi Tenggara

 

Jakarta (20/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, meminta Himpunan Masyarakat Tani Nasional Merah Putih (HMTN-MP) memperkuat bukti dan data dalam menyampaikan aspirasi terkait sengketa lahan di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kelengkapan data diperlukan agar Komisi IV DPR RI dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara lebih terukur kepada kementerian

Slamet Minta Apresiasi Relawan dan Penambahan Peralatan untuk Penanganan Karhutla

 

Jakarta (20/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat IV, Slamet, meminta pemerintah memberikan apresiasi kepada para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai peran relawan di lapangan perlu dihargai, terutama mereka yang bekerja secara sukarela tanpa mengharapkan publikasi. Hal tersebut disampaikan Slamet dalam

Fikri Faqih Apresiasi Kesepakatan Status Guru PPPK, Sebut Keputusan Luar Biasa yang Ringankan Beban Pemda

 

Jakarta (20/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memberikan apresiasi tinggi atas kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI yang mengubah status ratusan ribu guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pusat. Keputusan strategis ini dinilai sangat tepat dan luar biasa karena secara langsung menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

HUT ke-81 RI, Ateng Sutisna: Indonesia Belum Merdeka dari Sampah

 

Majalengka (20/08) — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengingatkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari persoalan sampah. Menurutnya, kemerdekaan politik harus diikuti dengan kedaulatan ekologis, yaitu hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran. Hal itu

Aher Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Guru PPPK Paruh Waktu Menjadi PPPK Penuh Waktu dan PPPK Penuh Waktu Berproses Menjadi PNS

 

Jakarta (19/08) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sekaligus Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan peluang bagi guru PPPK paruh waktu untuk diangkat menjadi guru PPPK penuh waktu, serta membuka jalan bagi guru PPPK penuh waktu untuk berproses menjadi guru Pegawai