Jakarta (23/10) — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya efisiensi aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan pelayanan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tujuan akhir dari keberhasilan tata kelola negara adalah ketika rakyatnya merasa bahagia. Zudan (05/10/2026) mengatakan bahwa pengukuran efisiensi dan produktivitas kinerja ASN dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, salah satunya dengan melihat rasio antara biaya dan keluaran atau output. Menurut Zudan, setiap anggaran belanja yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menghasilkan nilai manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Zudan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kinerja. Menurut Zudan, setiap peningkatan anggaran maupun biaya operasional harus diikuti dengan peningkatan indeks produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Zudan mengimbau seluruh ASN dan organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak bersama serta menyatukan pandangan untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat.
⠀
Menyikapi kebijakan BKN tersebut di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk terus memperkuat kebijakan efisiensi aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, kualitas kinerja, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Efisiensi birokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai penghematan anggaran atau pengurangan biaya operasional. Lebih dari itu, efisiensi harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap sumber daya negara, baik anggaran, waktu, maupun tenaga aparatur, mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
⠀
“Ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang dibelanjakan atau seberapa banyak program yang dilaksanakan. Ukuran yang paling mendasar adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran negara. Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan harus tercermin dari rakyat yang semakin sejahtera dan bahagia,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
⠀
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus mendorong perubahan paradigma kerja ASN, dari sekadar menjalankan rutinitas administratif menjadi aparatur yang produktif, profesional, dan mampu memberikan hasil terukur. Setiap program dan kegiatan pemerintahan harus memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, salah satu pendekatan untuk mengukur efisiensi dan produktivitas kinerja ASN adalah melalui perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan keluaran atau output yang dihasilkan. Namun, pengukuran tersebut perlu dilengkapi dengan penilaian terhadap kualitas hasil, dampak program, dan kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menilai apakah penggunaan anggaran telah menghasilkan keluaran yang sepadan atau bahkan lebih besar dibandingkan sumber daya yang digunakan. Dengan demikian, efisiensi tidak berhenti pada persoalan penghematan biaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat memberikan nilai tambah yang optimal.
⠀
“Setiap belanja pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil dan manfaatnya. Jangan sampai anggaran meningkat, tetapi produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat justru tidak mengalami perbaikan. Peningkatan biaya operasional harus diikuti dengan peningkatan kinerja yang nyata dan dapat diukur,” tegas Ketua BAM DPR RI ini.
⠀
Selain itu, anggota Pansus Daerah Kepulauan (DK) DPR RI dari Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh dilakukan secara serampangan hingga mengurangi kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Efisiensi harus diarahkan pada penghapusan pemborosan, penyederhanaan proses kerja, penguatan koordinasi, serta optimalisasi sumber daya agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, ia mendorong BKN untuk memperkuat perannya dalam membangun sistem manajemen ASN yang berbasis kinerja dan hasil. Pengelolaan aparatur perlu didukung oleh indikator produktivitas yang jelas, evaluasi kinerja objektif, serta pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat. Keberhasilan peningkatan produktivitas ASN juga membutuhkan keselarasan antara kebijakan kepegawaian, perencanaan program, penganggaran, dan pelaksanaan pelayanan publik di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan demikian, seluruh ASN dan OPD perlu bergerak dalam satu arah, dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama. Setiap instansi harus memastikan bahwa program dijalankan tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan publik.
⠀
“ASN dan OPD harus memiliki kesamaan visi bahwa setiap program pemerintah harus memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat. Kinerja tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan, tetapi harus dilihat dari perubahan yang dihasilkan, persoalan yang berhasil diselesaikan, dan manfaat yang dirasakan warga,” ungkap mantan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.
⠀
Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari Dapil Jawa Barat II ini menambahkan bahwa penguatan efisiensi dan produktivitas ASN perlu menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu membangun budaya kerja yang mengedepankan profesionalisme, integritas, inovasi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital, penyederhanaan prosedur administrasi, serta evaluasi berkala terhadap program dan kinerja aparatur juga perlu diperkuat agar birokrasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan produktivitas harus disertai dengan pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan yang relevan, penempatan pegawai sesuai kompetensi, serta sistem penghargaan dan evaluasi yang adil. Dengan demikian, efisiensi tidak sekadar menekan pengeluaran, tetapi juga meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, ia berharap BKN bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi untuk membangun birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
⠀
“Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mampu mengubah sumber daya negara menjadi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Efisiensi harus melahirkan produktivitas, produktivitas harus meningkatkan kualitas pelayanan, dan pelayanan yang berkualitas harus bermuara pada kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat,” demikian tutup Kang Aher.