Jakarta (19/08) — Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII, menegaskan dua agenda penting yang akan dikawal Komisi IX DPR RI pada masa persidangan ini, yakni percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pengawasan terhadap keberpihakan APBN 2027 bagi penguatan sektor kesehatan. Hal tersebut disampaikan Netty dalam
Majalengka (19/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) harus tetap berpijak pada prinsip dasar koperasi, yakni anggota sebagai pemilik sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi. Hal itu disampaikannya setelah menerima aspirasi para pengurus KDMP se-Kabupaten Majalengka dalam pertemuan di Saung Nganteur Kahayang,
Jakarta (18/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar memanfaatkan kenaikan anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar (SD–SMP). Hal tersebut ditegaskannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), guna mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa pungutan. Berdasarkan struktur RAPBN 2027, alokasi wajib
Jakarta (18/08)— Hamid Noor Yasin, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV, menegaskan komitmennya mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 agar setiap anggaran dan program pemerintah bermuara pada kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna
Jakarta (18/08)— Meitri Citra Wardani, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII, menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-2 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta (18/08)— Adang Daradjatun, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III, menegaskan bahwa penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu agenda yang terus dikawal Komisi III DPR RI. Selain fungsi legislasi, Komisi III juga akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas mitra kerja melalui berbagai forum kedewanan.
Jakarta (18/08) — Jalal Abdul Nasir, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII, menekankan pentingnya validitas dan pembaruan data sebagai fondasi penyaluran subsidi BBM yang tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan pembatasan subsidi berdasarkan kelompok kesejahteraan harus didukung basis data yang akurat agar masyarakat yang berhak benar-benar menerima manfaat. Hal
Jakarta (18/08) — Memperingati Hari Konstitusi Nasional yang jatuh pada 18 Agustus 2026, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat demokrasi sekaligus menjaga konstitusi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saadiah menilai, konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak masyarakat terlindungi, keadilan ditegakkan, serta
Jakarta (18/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menanggapi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, pada Jumat (14/8). Sejumlah agenda yang disampaikan Presiden bersinggungan langsung dengan bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup,
Jakarta (18/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk dilanjutkan pembahasannya. Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Juru Bicara Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menegaskan revisi UU Migas merupakan momentum penting untuk melakukan pembenahan