Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Meity Apresiasi Pos Bantuan Hukum dan Penggerak HAM hingga Desa, Harap Keadilan Semakin Terjangkau

Meity Apresiasi Pos Bantuan Hukum dan Penggerak HAM hingga Desa, Harap Keadilan Semakin Terjangkau

 

Jakarta (24/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meity Rahmatia, mengapresiasi program Pos Bantuan Hukum yang diinisiasi Kementerian Hukum serta Program Penggerak Hak Asasi Manusia (HAM) yang didirikan oleh Kementerian HAM untuk melayani persoalan hukum masyarakat Indonesia. Sepanjang 2026, pemerintah melalui Kementerian Hukum telah membentuk sebanyak 80.298 Pos Bantuan

Muh Haris: Pembangunan Keluarga Jangan Jadi Korban Efisiensi Anggaran, Masa Depan Bonus Demografi Dipertaruhkan

Muh Haris: Pembangunan Keluarga Jangan Jadi Korban Efisiensi Anggaran, Masa Depan Bonus Demografi Dipertaruhkan

 

Jakarta (24/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh Haris, menegaskan bahwa pembangunan keluarga harus ditempatkan sebagai investasi strategis negara, bukan sekadar belanja sosial yang dapat dipangkas ketika terjadi efisiensi anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan Muh Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang

Netty Prasetiyani Desak Pemerintah Perjelas Orkestrasi Penanganan Stunting dan Perkuat Pembangunan Keluarga

Netty Prasetiyani Desak Pemerintah Perjelas Orkestrasi Penanganan Stunting dan Perkuat Pembangunan Keluarga

 

Jakarta (24/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperjelas peta jalan penanganan stunting nasional sekaligus memperkuat agenda pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN

Ghufran Dorong Penguatan Alat dan Anggaran BMKG serta Basarnas di Wilayah Risiko Tinggi Bencana

Ghufran Dorong Penguatan Alat dan Anggaran BMKG serta Basarnas di Wilayah Risiko Tinggi Bencana

 

Jakarta (24/06) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Ghufran, mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memprioritaskan penguatan layanan dan kesiapsiagaan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan legislator asal Aceh itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI

RDP RUU Kawasan Industri: Alifudin Desak Kewajiban Penyerapan 40 Persen Tenaga Kerja Lokal

RDP RUU Kawasan Industri: Alifudin Desak Kewajiban Penyerapan 40 Persen Tenaga Kerja Lokal

 

Jakarta (24/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, menegaskan perlunya proteksi regulasi yang kuat bagi pekerja domestik dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Saat menghadiri rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Badan Keahlian DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (23/6/2026), legislator asal Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I

Jelang Penetapan RAPBN 2027, Hendry Munief Sinkronisasi Program dengan Dispar dan Disperindag Riau

Jelang Penetapan RAPBN 2027, Hendry Munief Sinkronisasi Program dengan Dispar dan Disperindag Riau

 

Pekanbaru (24/06) — Jelang penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambangi para mitra. Pada Selasa (23/6/2026), ia mengunjungi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM serta Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Saat bersilaturahmi dengan jajaran pejabat Disperindagkop UMKM, hadir Kepala Bidang Perindustrian Abdillah, Kepala Bidang Koperasi dan

DPR Ingatkan Ancaman Guncangan Fiskal Daerah Penghasil SDA, Ketergantungan DBH Dinilai Berisiko

DPR Ingatkan Ancaman Guncangan Fiskal Daerah Penghasil SDA, Ketergantungan DBH Dinilai Berisiko

 

Jakarta (24/06) — Rencana penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam skema Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN 2027 memunculkan kekhawatiran baru terhadap ketahanan fiskal daerah penghasil sumber daya alam (SDA). DPR menilai pemerintah belum menyiapkan peta jalan yang jelas untuk mengantisipasi dampak berkurangnya penerimaan daerah yang selama ini bergantung pada sektor migas dan batu bara.

Gita Wirjawan Usul Gaji Guru Rp30 Juta, Komisi X DPR RI: Gagasan Bagus tapi Perlu Pembahasan Teknis

Gita Wirjawan Usul Gaji Guru Rp30 Juta, Komisi X DPR RI: Gagasan Bagus tapi Perlu Pembahasan Teknis

 

Jakarta (24/06) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi usulan pengamat kebijakan Gita Wirjawan untuk menaikkan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan demi mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM). Kendati demikian, Fikri mengingatkan bahwa gagasan besar tersebut memerlukan pembahasan teknis yang mendalam dan realistis agar benar-benar dapat diterapkan pada tataran praktis.

Ateng Sutisna: Bela Negara Dimulai dari Kepedulian dan Pelayanan kepada Masyarakat

Ateng Sutisna: Bela Negara Dimulai dari Kepedulian dan Pelayanan kepada Masyarakat

 

Sumedang (23/06) — Anggota MPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa bela negara tidak selalu diwujudkan melalui pengabdian di medan tempur, tetapi juga tercermin dalam sikap sehari-hari yang menjunjung konstitusi, menjaga persatuan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Ateng saat kegiatan Aspirasi Masyarakat (Asmas) MPR

Perkuat Demokrasi dan Kebangsaan, Ateng Sutisna Ajak Masyarakat Sumedang Wujudkan Pilkades Serentak 2026 Damai dan Berintegritas

Perkuat Demokrasi dan Kebangsaan, Ateng Sutisna Ajak Masyarakat Sumedang Wujudkan Pilkades Serentak 2026 Damai dan Berintegritas

 

Sumedang (23/06) — Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mengajak masyarakat untuk menjadikan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 sebagai sarana memperkuat demokrasi desa yang damai, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan. Kegiatan dihadiri oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Sumedang Fraksi PKS, yakni