Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Nevi Zuairina Beri Dukungan Rangkaian Kegiatan Agustusan di Daerah Pemilihan

Nevi Zuairina Beri Dukungan Rangkaian Kegiatan Agustusan di Daerah Pemilihan

 

Padang (26/08) — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, memberikan dukungan terhadap berbagai rangkaian kegiatan masyarakat dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kegiatan Agustusan bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan digelar di

Aher Dorong Penguatan Kompetensi dan Integritas ASN untuk Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Aher Dorong Penguatan Kompetensi dan Integritas ASN untuk Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

 

Jakarta (25/08) — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik

Peringati Maulid Nabi, Habib Aboe Ajak Teladani Nabi dalam Penegakan Hukum

Peringati Maulid Nabi, Habib Aboe Ajak Teladani Nabi dalam Penegakan Hukum

 

Jakarta (25/08) — Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meneladani akhlak dan prinsip-prinsip beliau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satunya adalah keteladanan Rasulullah dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Sosialisasi P5HAM di Makassar, Meity Dorong Peningkatan Pemahaman Masyarakat atas Hak-Hak Dasar

Sosialisasi P5HAM di Makassar, Meity Dorong Peningkatan Pemahaman Masyarakat atas Hak-Hak Dasar

 

Makassar (25/08) — Mendorong penguatan kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Anggota DPR RI Komisi XIII, Meity Rahmatia, menggelar sosialisasi implementasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Kota Makassar, Senin (24/8/2026). Dalam acara tersebut, Meity menyampaikan pentingnya memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal HAM agar kehidupan sosial di tengah masyarakat berlangsung harmonis.

Fikri Faqih Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan Alat Tarik Pajak Baru, Ajak Masyarakat Beri Data Jujur

Fikri Faqih Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan Alat Tarik Pajak Baru, Ajak Masyarakat Beri Data Jujur

 

Semarang (24/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 bukanlah instrumen pemerintah untuk memungut pajak baru, melainkan fondasi vital guna merumuskan arah kebijakan pembangunan yang presisi. Pernyataan ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di

Karhutla Kalimantan Meningkat, Hamid Noor Yasin Minta Mitigasi Diperkuat

Karhutla Kalimantan Meningkat, Hamid Noor Yasin Minta Mitigasi Diperkuat

 

Jakarta (24/08) — Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin meminta pemerintah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul tingginya sebaran titik panas di sejumlah wilayah Indonesia. Ia meminta pemerintah tidak menunggu kebakaran meluas tanpa melakukan langkah pencegahan mengingat saat ini Indonesia mengalami fenomena El Nino dan puncak musim kemarau. “BMKG sudah memberikan

Aher Dorong Optimalisasi Pos Lintas Batas Temajuk sebagai Penggerak Ekonomi dan Pariwisata Kawasan Perbatasan

Aher Dorong Optimalisasi Pos Lintas Batas Temajuk sebagai Penggerak Ekonomi dan Pariwisata Kawasan Perbatasan

 

Jakarta (24/08) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mencatat tingginya antusiasme masyarakat yang mendatangi Pos Lintas Batas Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pascareaktivasi resmi jalur perlintasan Temajuk menuju Pos Kawalan Sempadan Telok Melano, Malaysia. Sekitar 100 warga memanfaatkan pembukaan kembali perlintasan tersebut untuk berwisata sekaligus memahami mekanisme pengurusan dokumen perjalanan lintas batas. Sekretaris

Komisi I DPR Dukung Tidak Adanya Larangan Hijab di Unhan dan Dorong Konsistensi Penerapannya

Komisi I DPR Dukung Tidak Adanya Larangan Hijab di Unhan dan Dorong Konsistensi Penerapannya

 

Jakarta (24/08) — Polemik mengenai calon Kadet Universitas Pertahanan (Unhan) yang mengundurkan diri karena persoalan penggunaan hijab terus mendapat perhatian dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/8), menyatakan bahwa tidak terdapat larangan penggunaan hijab dalam Peraturan Rektor Unhan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Unhan.

Kemenhan Tegaskan Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Mahfudz Abdurrahman: Langkah Tepat, Kawal Implementasi di Lapangan

Kemenhan Tegaskan Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Mahfudz Abdurrahman: Langkah Tepat, Kawal Implementasi di Lapangan

 

Jakarta (24/08) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, menyambut baik dan mengapresiasi klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI terkait isu penggunaan hijab bagi mahasiswi dan kadet perempuan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI. Penegasan Kemenhan dinilai menjadi angin segar sekaligus langkah cepat dalam meluruskan polemik yang sempat memicu

Habib Idrus Minta OJK dan Perbankan Perketat Pembiayaan kepada Perusahaan Berisiko Karhutla

Habib Idrus Minta OJK dan Perbankan Perketat Pembiayaan kepada Perusahaan Berisiko Karhutla

 

Jakarta (24/08) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri perbankan memperkuat pengawasan terhadap pembiayaan perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan yang memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan. Menurut Habib Idrus, rekam jejak lingkungan perusahaan, termasuk kejadian kebakaran berulang di wilayah konsesi, harus menjadi