Jakarta (26/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti paradoks kebijakan pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan nikel. Kebijakan yang dimaksudkan untuk mengendalikan produksi dan memperbaiki harga nikel dunia tersebut justru berpotensi membuat sejumlah smelter di Indonesia kekurangan bahan baku dan semakin bergantung pada impor bijih nikel. Menurut Ateng,
Jakarta (26/08) — Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mendesak Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk meninjau dan mengkaji ulang regulasi mengenai batas waktu pengajuan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini dipatok selama 10 tahun. Menurutnya, aturan tersebut dinilai terlalu berat dan kurang mengedepankan
Padang (26/08) — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, memberikan dukungan terhadap berbagai rangkaian kegiatan masyarakat dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kegiatan Agustusan bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan digelar di
Jakarta (25/08) — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik
Jakarta (25/08) — Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meneladani akhlak dan prinsip-prinsip beliau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satunya adalah keteladanan Rasulullah dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe Bakar Alhabsyi
Makassar (25/08) — Mendorong penguatan kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Anggota DPR RI Komisi XIII, Meity Rahmatia, menggelar sosialisasi implementasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Kota Makassar, Senin (24/8/2026). Dalam acara tersebut, Meity menyampaikan pentingnya memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal HAM agar kehidupan sosial di tengah masyarakat berlangsung harmonis.
Semarang (24/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 bukanlah instrumen pemerintah untuk memungut pajak baru, melainkan fondasi vital guna merumuskan arah kebijakan pembangunan yang presisi. Pernyataan ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di
Jakarta (24/08) — Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin meminta pemerintah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul tingginya sebaran titik panas di sejumlah wilayah Indonesia. Ia meminta pemerintah tidak menunggu kebakaran meluas tanpa melakukan langkah pencegahan mengingat saat ini Indonesia mengalami fenomena El Nino dan puncak musim kemarau. “BMKG sudah memberikan
Jakarta (24/08) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mencatat tingginya antusiasme masyarakat yang mendatangi Pos Lintas Batas Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pascareaktivasi resmi jalur perlintasan Temajuk menuju Pos Kawalan Sempadan Telok Melano, Malaysia. Sekitar 100 warga memanfaatkan pembukaan kembali perlintasan tersebut untuk berwisata sekaligus memahami mekanisme pengurusan dokumen perjalanan lintas batas. Sekretaris
Jakarta (24/08) — Polemik mengenai calon Kadet Universitas Pertahanan (Unhan) yang mengundurkan diri karena persoalan penggunaan hijab terus mendapat perhatian dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/8), menyatakan bahwa tidak terdapat larangan penggunaan hijab dalam Peraturan Rektor Unhan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Unhan.