Magetan (31/10) — Temuan Menteri Pertanian terkait dugaan lemahnya pengelolaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menuai sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping.
Di tengah kondisi swasembada beras, Riyono menyayangkan adanya oknum yang diduga memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan merampas hak masyarakat atas beras SPHP yang disubsidi menggunakan uang rakyat.
“Beras SPHP ini disubsidi per kg Rp6.000 agar harganya bisa Rp12.500 saat dibeli rakyat. Artinya, ada hak rakyat yang harus dijaga dalam rantai pasok beras SPHP. Jangan sembrono mengelolanya,” papar Riyono Caping.
Beras SPHP ditujukan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Program ini bertujuan menjaga stok pangan, menstabilkan harga di tingkat masyarakat, dan mengendalikan inflasi, dengan harga yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
Menurut Riyono, keberadaan SPHP menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas harga beras dan daya beli masyarakat, terutama di perdesaan dan kelompok menengah ke bawah.
Ia menilai sistem pengelolaan Bulog melalui mekanisme KLIK SPHP yang diduga dimanfaatkan oleh oknum menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal. Karena itu, diperlukan penguatan sistem teknologi dan pengawasan hingga titik sasaran penyaluran.
“Pengambilan yang sehari dua ton dan dibatasi dengan jelas, tetapi kenapa bisa bobol? Lemahnya pengawasan internal menunjukkan bahwa evaluasi sistem serta model pengelolaan SPHP wajib dilakukan oleh Bapanas dan Bulog,” tambah Riyono Caping.
Dugaan penyimpangan sebanyak 600 ton beras SPHP berpotensi menimbulkan kerugian negara hampir Rp2,7 miliar, dengan asumsi keuntungan yang diambil sebesar Rp4.500 per kilogram.
Modus penyimpangan melalui pengoplosan dan pengemasan ulang (repacking) dinilai sebagai praktik manual yang sebenarnya dapat dideteksi sejak awal apabila pengawasan dilakukan secara ketat.
“Pengawasan internal harus diperkuat. Pendekatan teknologi dalam pengelolaan SPHP harus memastikan penyaluran sampai ke titik aman dan mampu mendeteksi dini penyimpangan,” tutup Riyono.