Padang Pariaman (11/12) — Anggota DPR RI dari Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, mengoptimalkan Ambulan yang ia sediakan agar selalu dekat dan hadir bagi masyarakat di tengah bencana yang melanda berbagai nagari di berbagai wilayah kabupaten kota yang tersebar di Dapil Sumbar II. Melalui layanan Ambulans Nevi Zuairina, rangkaian kegiatan kemanusiaan dilakukan secara intensif
Jakarta (11/12) — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara meninggalkan luka mendalam. Lebih dari 900 orang dinyatakan meninggal dan sekitar 300 masih belum ditemukan. Kerugian ekologis, infrastruktur, dan harta benda diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, sementara biaya evakuasi dan rekonstruksi bisa mencapai ratusan triliun. Bencana ini dianggap sebagai
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA ============================================================ Disampaikan oleh : H. Yanuar Arif Wibowo, S.H. Nomor Anggota : A-468 Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh; Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR RI; – Rekan-rekan
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ============================================================ Disampaikan oleh : Drs. H. Hamid Noor Yasin, M.M. Nomor Anggota : A-465 Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh; Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR RI; – Rekan-rekan wartawan serta
Karawang (10/12) — Dalam kegiatan Festival Aspirasi BAM (Badan Aspirasi Masyarakat) DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kedaulatan pangan, diversifikasi, serta inovasi pertanian dan perikanan yang inklusif, Ketua BAM DPR RI, Dr. KH. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., menegaskan bahwa Karawang memiliki posisi strategis sebagai sentra pangan nasional, khususnya sebagai salah satu produsen padi terbesar
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan komitmen Komisi IX untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penguatan BPJS Kesehatan. Hal ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap regulasi yang dinilai membuka celah eksploitasi lingkungan, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta (10/12) — Menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrem dan rangkaian bencana yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya Sumatra. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report di Gedung Nusantara II, Kompleks
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (08/12), Netty menegaskan perlunya pemerintah memperhatikan
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengungkap akar masalah kerusakan hutan serta mengidentifikasi 12 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dan menyebabkan bencana di berbagai daerah. Hal ini disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan