Tegal (12/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menaruh harapan besar agar masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan data yang jujur saat menerima petugas Sensus Ekonomi 2026 di rumah.
Harapan ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) di Grand Dian Hotel Slawi, Kabupaten Tegal, Selasa (11/8/2026), guna memastikan arah kebijakan pembangunan nasional tepat sasaran sekaligus menepis kekhawatiran warga terkait penarikan pajak.
Fikri menegaskan bahwa pemerintah pusat hingga daerah membutuhkan basis data yang presisi karena merumuskan program tidak bisa berpatokan pada asumsi. Ia mengibaratkan membangun negara tanpa data sama halnya dengan berlayar tanpa kompas.
Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak lagi menyembunyikan data usahanya karena takut ditagih pajak atau dirazia, yang justru dapat memicu ketimpangan wilayah dan pemborosan anggaran.
“Jangan biarkan potensi wilayah dan usaha kita tak terlihat hanya karena data yang tak tercatat. Sensus ekonomi adalah suara Anda untuk masa depan. Mari berpartisipasi dengan jujur, karena data yang akurat hari ini adalah kesejahteraan yang nyata esok hari,” harap politisi PKS tersebut di hadapan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemangku kepentingan yang hadir.
Fikri juga berharap siklus kesejahteraan bersama dapat terwujud jika diawali dengan partisipasi masyarakat yang jujur, sehingga menghasilkan peta potensi yang akurat dan alokasi anggaran subsidi yang tepat sasaran.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini meyakinkan warga bahwa kerahasiaan jawaban dijamin mutlak oleh undang-undang statistik, tanpa ada celah bagi instansi perpajakan untuk mengaksesnya.
Senada dengan harapan tersebut, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, menjelaskan bahwa sensus yang dirancang secara door to door ini dilakukan untuk merekam ekosistem ekonomi secara komprehensif, mencakup struktur ekonomi tradisional, ekonomi digital, hingga ekonomi ramah lingkungan (green economy).
Untuk mengatasi kendala warga yang enggan didata akibat miskonsepsi soal pajak, petugas BPS terus melakukan edukasi persuasif dan memberikan fleksibilitas waktu kunjungan pada akhir pekan.
Ali juga meluruskan bahwa sensus ini tidak secara langsung menentukan posisi desil atau tingkat kesejahteraan warga, karena pemutakhiran desil merupakan wewenang Kementerian Sosial. Sejauh ini, antusiasme dan partisipasi warga cukup positif.
Hingga pertengahan Agustus, capaian submit data di tingkat Provinsi Jawa Tengah telah menyentuh 96 persen. Sementara itu, cakupan lapangan di wilayah Kabupaten Tegal telah berkisar di angka 95 persen dengan data masuk sistem mencapai 89 persen. Proses pendataan ini ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026 mendatang.